Batulicin, lenterabanua.com – Menyikapi mengemukanya kasus pengadaan kursi tunggu dan rapat yang mulai ditelisik Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Ketua DPRD H Supiansyah ZA, mengaku belum tahu persis.
Pernyataan itu disampaikannya usai dirinya silaturahmi dengan Bupati Tanah Bumbu terpilih, Zairullah Azhar di perkantoran Gunung Tinggi, Batulicin, Rabu (17/2/2021).
“Saya belum tahu persis dengan kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Tanbu, terkait HUT ke 16 dan pengadaan kursi itu, saya baru baca di media,” katanya kepada sejumlah media.
Terkait kursi, dia juga masih belum tahu kursi mana yang dimaksud.
Supiansyah mengatakan, jika memang dalam pengungkapan kasus ini ada unsur pidana hukum, menurutnya memang harus ditindaklanjuti.
“Kalau memang ada menyalahi aturan, itu hak penegak hukum. Silahkan penegak hukum, siapapun yang salah yang harus diproses,” lanjutnya.
Dia berharap, kejaksaan bisa menyelesaikan persoalan itu. Namun disisi lain dia berharap, nantinya tidak ada yang terlibat proses hukum.
“Siapapun yang salah apalagi soal APBD, penegak hukum silahkan bekerja. Kami tetap berharap persoalan ini bisa cepat selesai dan tidak ada yang mengarah ke tindakan korupsinya karena masih penyelidikan,” tegasnya.
Sementara itu, saat ini jajaran Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, sedang melakukan pemanggilan sejumlah pihak yang terlibat di HUT ke 16 Tanbu dan Pengadaan Kursi tunggu dan rapat di 10 kecamatan, 14 puskesmas, 5 kelurahan dan 40 lebih desa.
Kabarnya, pihak kejaksaan saat ini menduga ada permainan mark up anggaran yang harga kursinya jauh lebih tinggi dan pecah proyek menghindari lelang proyek.
Bahkan saat ini, penyedia sudah sebanyak 4 orang yang dimintai keterangan terkait kursi tersebut.
” Untuk dua kasus ini sedang berjalan, HUT Tanbu ke 16 sudah ke tahap penyidikan dengan memanggil sekitar 50 orang yang diperiksa. Sementara untuk Pengadaan Kursi ini masih tahap penyelidikan dan sudah panggil 70 orang, masih ada yang belum datang,” kata Kajari Tanbu, kemarin.
Penulis Alhakim
