Hakordia 2021di Banjarmasin, KPK: Bangun UKPBJ Yang Berintegritas

Banjarmasin, lenterabanua.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengatakan aksi pencegahan korupsi baik yang didorong oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) maupun oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK bermula dari identifikasi atas berbagai titik rawan korupsi.

“Antara lain yaitu mark-up pada pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) dan penurunan spesifikasi/ kualitas,” Lili Pintauli Siregar.

Bacaan Lainnya

Hal itu disampaikannya dalam Seminar Nasional bertema ”Penguatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa”, Kamis, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (2/12/2021).

Kegiatan merupakan rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021.

“Kami melihat adanya modus korupsi pada tahapan proses PBJ mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Untuk itu, akunya, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk membangun Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) yang berintegritas.

“Berdasarkan data KPK sejak 2004 hingga Juni 2021, terdapat 241 kasus terkait PBJ yang ditangani KPK. Selain itu, sepanjang 2020 hingga Maret 2021 ada 36 kasus terkait infrastruktur,” lanjutnya.

KPK, sambung Lili, karenanya meminta komitmen pemda untuk melakukan pembenahan tata kelola agar proses PBJ dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berkelanjutan, serta bebas intervensi yang tidak sah dari pihak manapun.

Di sisi lain, dia juga menegaskan pihaknya akan terus mengawal dan memastikan pelaksanaannya bebas dari korupsi.

“Pembinaan dan pengawasan yang ketat juga perlu dilakukan oleh Gubernur, Dirjen Otonomi Daerah bersama dengan LKPP,” tukasnya.

Karena, jelasnya, dalam membangun UKPBJ yang berintegritas dapat tercipta bila lembaga-lembaga terkait mendukung upaya serta memiliki organisasi yang konsisten melakukan tindakan sesuai nilai, tujuan dan tugas.

Sementara Gubernur Kalsel Sahbirin Noor hadir membuka seminar dan menyampaikan bahwa PBJ merupakan kegiatan yang cukup besar menggunakan keuangan negara.

Menurut Gubernur, setiap tahun anggaran untuk belanja barang/jasa mencapai angka triliunan rupiah.

“Di lingkungan Pemprov Kalsel, hingga November 2021, realisasi belanja PBJ mencapai Rp1,2 Triliun,” katanya.

Dilanjutkan Gubernur, PBJ ini dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Hampir seluruh kegiatan pemerintah seperti membangun infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, peningkatan pelayanan dan sektor lain akan bersentuhan dengan PBJ.

“Oleh karena itu, PBJ pemerintah perlu sistem manajemen yang mumpuni, kelembagaan yang kuat, termasuk peningkatan kompetensi SDM dan pejabat Fungsional didalamnya,” terangnya.

Kemudian Pemprov Kalsel, ujarnya, juga terus berupaya melakukan transformasi ke arah digitalisasi dalam PBJ.

“Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi “SI BEKANTANS” pada 16 November 2021 sebagai implementasi program belanja langsung pengadaan dan per hari ini nilai transaksi melalui aplikasi sudah mencapai Rp1,2 Miliar,” tandasnya.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari turut hadir menyampaikan prinsip dan etika PBJ, titik rawan PBJ, kasus seputar PBJ dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sebagai APIP, katanya, tidak ada lagi paradigma menjadi watchdog namun lebih kepada trusted advisor bagi K/L maupun pemda.

“Konsen kami sesuai tugas fungsi adalah pemulihan kerugian keuangan negara. Jika memang yang paling terakhir harus dilakukan dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara adalah dengan litigasi hukum pidana, maka mau tidak mau itu yang ditempuh,” ucapnya.

Akan tetapi, sambungnya, sebagai APIP, pihaknya juga melakukan upaya preventif dan upaya detektif korektif.

Dalam kegiatan itu hadir menjadi satu narasumber Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Emin Adhy Muhaemin.

Secara umum Emin menyampaikan terkait penguatan sistem dan aplikasi, digitalisasi serta integrasi data sebagai upaya proses pencegahan korupsi.

Juga hadir Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan memaparkan 5 hal.

Yaitu transformasi kelembagaan PBJ di Kementerian PUPR, Pencegahan Penyimpangan PBJ, Penindakan Penyimpangan PBJ, Sistem Informasi Pendukung PBJ dan Peningkatan Kapasitas SDM PBJ.

Selain Gubernur Kalsel, tampak hadir Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Jatim, Gubernur DIY, Pejabat yang mewakili Gubernur Jateng, Bupati/ Walikota Se-Kalsel, Forkompinda, Ketua DPRD Provinsi, Kaper BPKP, Para Inspektur dan Kepala UKPBJ. *ril

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *