Gubernur Berharap APBD 2022 Mampu Bangkitkan Gairah Ekonomi Kalsel

Banjarmasin, lenterabanua.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel 2022 diharapkan mampu memulihkan sektor kesehatan, ekonomi dan pendidikan di Banua, dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.

Harapan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kamis (23/9/2021).

Bacaan Lainnya

“Di sisi lain, APBD Tahun 2022 ini, juga kita harapkan mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah, sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan,” ungkap Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini.

Paman Birin juga mengapresiasi legislatif yang telah membahas dan memberikan saran serta koreksi penyempurnaan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2022 hingga disepakati bersama.

“Saran, masukan dan koreksi itu akan menjadi perhatian kami, sehingga APBD tahun 2022 semakin baik dan tepat sasaran,” jelasnya.

Paripurna dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS 2022 sebagai dasar menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan rencana kerja anggaran satuan kerja pengelolaan keuangan daerah.

RKA-SKPD dan RAK-SKPKD) ini selanjutnya menjadi Rancangan APBD Kalsel 2022.

“Untuk mencapai kesepakatan ini, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Apalagi KUA dan PPAS ini adalah bagian dari proses penyusunan APBD 2022 yang hakikatnya merupakan salah satu instrumen penting kebijakan publik,” lanjutnya.

Sehingga penyusunannya, sambungnya, harus memprioritaskan peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Dengan keselarasan pandang antara pihak eksekutif dan legislatif, maka berbagai dinamika yang berkembang dan timbul dalam pembahasan telah dapat dirumuskan secara arif dan bijaksana,” ucapnya.

Sebelumnya ketika masih Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA, KUA-PPAS RAPBD Kalsel 2022 Rp5,5 triliun lebih. Namun diperkirakan ada selisih Rp30 miliar antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sehingga akan ditutup dengan biaya netto tahun berjalan. ***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *