Terganjal Sistem Baru, Gaji ASN Terlambat, Syamsuddin : Kami Usahakan 3 Hari Clear
- account_circle Redaksi
- calendar_month Senin, 4 Jan 2021
- visibility 1.158
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BATULICIN, LENTERABANUA.COM-Baru menjabat sebagai Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Tanah Bumbu, H Syamsuddin, S.Sos,MM, tugas berat sudah menghampirinya. Hari pertama masuk kerja, Senin (4/1/2021), Syamsuddin dihadapkan dengan persoalan keterlambatan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Tanah Bumbu.
“Keterlambatan ini karena penerapan sistem baru, dan terjadi di seluruh Indonesia,” kata Syamsuddin, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/1/2021).
Syamsuddin, S.Sos,MM yang juga Camat Simpang Empat ini, menyebutkan pembayaran gaji ASN untuk bulan januari 2021 mengalami keterlambatan, untuk beberapa hari kedepan.
“Adapun keterlambatan pembayaran gajih ASN dan anggota DPRD dilingkup pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dikarenakan pergantian sistem aplikasi baru. Yakni diterapkannya sistem informasi pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), oleh pemerintah pusat. Dimana sebelumnya menggunakan aplikasi Simda,” jelasnya.
Menurutnya, keterlambatan pembayaran gaji ini tidak hanya berlaku dikabupaten Tanah Bumbu saja melainkan berlaku diseluruh Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia.
“Oleh karena itu kami masih terus melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah pusat agar pembayaran gajih ASN dan anggota DPRD dapat dilaksanakan secepatnya dengan menggunakan sistem manual,” sambungnya, seraya mengatakan dalam 2 hingga 3 hari kedepan pembayaran gajih ASN sudah bisa dilaksanakan.
Selanjutnya sistem pembayaran gaji ASN dan anggota DPRD Tanah Bumbu kedepannya tetap menggunakan sistem aplikasi yang dibterapkan oleh pemetintah pusat sehingga pembayaran gajih kedepannya lebih cepat dan tidak mengalami keterlambatan.
“Selain itu kami juga akan melaksanakan inventarisasi semua aset pemerintah daerah secara bertahap sehingga seluruh aset pemerintah daerah nantinya clear semua dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” pungkasnya.
Penulis Alhakim
- Penulis: Redaksi
