PT Pertamina Banjarmasin Didemo Massa KAKI, Duga Distribusi BBM Tak Tepat Sasaran

  • Puluhan massa dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) berunjukrasa di depan kantor PT Pertamina Cabang Banjarmasin.

Banjarmasin, lenterabanua.com – Beberapa hari usai aksi aksi ratusan sopir truk Pelabuhan Trisakti Bandarmasih berunjuk rasa di depan pintu gerbang pelabuhan meminta penyaluran solar subsidi lebih teratur, gelombang unjuk rasa datang dari sekelompok organisasi massa di Banjarmasin.

Kali ini datang dari puluhan massa yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel menggelar aksi di depan kantor Cabang PT Pertamina di kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Senin (8/11/2021).

Bacaan Lainnya

Mereka menyampaikan dugaan penyaluran distribusi BBM bersubsidi yang tak tepat sasaran.

“Kami mendorong Pertamina membentuk regulasi, karena diduga pendistribusian BBM bersubsidi ini lebih banyak berkedok transportir, padahal bbm disuplai ke pertambangan,” teriak koordinator Ketua KAKI, H Ahmad Husaini dalam orasinya.

Banyaknya perusahaan yang berkedok transportir BBM ini tentu harus ditindak dengan tegas. Sebab, BBM bersubsidi tersebut diduga telah diselewengkan ke sektor industri dan pertambangan sehingga tak tak tepat sasaran.

“Persoalan ini yang kena dampaknya adalah masyarakat, termasuk para sopir angkutan kesulitan mendapatkan BBM,” ujarnya.

Masalah ini seperti benang kusut dan terus berulang, makanya Pertamina, BPH migas serta kepolisian segera bertindak. Jangan sampai menimbulkan gejolak di masyarakat. Sehingga penyelewengan BBM bersubsidi ini tidak ada lagi.

“Karena meski kuota BBM ditambah, tapi jika penyelewengan masih terjadi sama juga bohong,” sindirnya.

Sales Brands Manajer VI PT Pertamina Kalselteng Wasis Fajar yang menemui para pengunjuk rasa mengapresiasi yang disampaikan masyarakat. Keluhan tentang maraknya pelangsir di SPBU sudah dibicarakan dengan Polda Kalsel. “Dapat dilihat intensitas antrian di SPBU sudah mulai turun,” ujarnya.

Sementara mengenai penambahan kuota BBM Kalsel, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah pusat. “Pertamina hanya sebagai penyalur, yang berhak mengatur besaran kuota BBM adalah BPH Migas,” pungkas Wasis.

Aksi damai di depan kantor Pertamina Kalselteng ini dikawal puluhan anggota kepolisian baik dari Polda, Polres, dan Polsek. ***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *