Pelantikan Eselon II, Saidan Pahmi Anggap Wajar dan Lumrah dalam Birokrasi

Martapura, Lenterabanua.com – Mutasi dan promosi Jabatan sangat lumrah dan terbilang sangat wajar dalam birokrasi pemerintahan. Kegiatan itu hal biasa dari tingkat pusat sampai pemerintahan daerah. Hampir seluruh daerah berkali-kali menggelar pelantikan. Siapa saja pemimpin, pasti melaksanakan mutasi dan promosi.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Saidan Pahmi, Anggota DPRD Banjar dari Fraksi Demokrat, Rabu (12/01/2022) tadi melalui sumbangan telepon pasca pelantikan pejabat eselon II oleh Bupati Banjar H Saidi Mansur.

Bacaan Lainnya

Sejatinya, mutasi dan promosi jabatan adalah hal yang sangat lumrah bagi ASN. Selain sebagai bentuk penghargaan dan penyegaran, mutasi dan promosi juga untuk memacu ASN untuk terus berinovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan cara itu diharapkan ASN Terus mengasah kreatifitas ketika diberikan amanah.

Seharusnya, semua pihak tidak perlu kaget atau seakan-akan bingung. Apalagi menaruh curiga ketika ada mutasi dan promosi.

“Saya yakin, Kepala daerah sudah mempertimbangkan dengan baik bukan atas dasar senang dan tidak senang, tetapi berdasarkan kepentingan institusi dan untuk menunjang jenjang karir ASN,” kata Saidan Pahmi.

Ditambahkan Saidan Pahmi, kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki target dalam kepemimpinannya. Semua tertuang dalam janji kampanye melalui visi dan misi saat kontestasi Pilkada. Ketika pasangan tersebut terpilih, maka visi dan misi tersebut dijabarkan dalam Perda Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun.

“Bupati dan Wakil Bupati Banjar tentu memerlukan dukungan sumber daya aparatur yang memenuhi kualifikasi, berkualitas, dedikatif, berintegritas dan mendapat kepercayaan dari kepala daerah, agar visi dan misi tersebut bisa terwujud,” timpal Saidan Pahmi lagi.

Pernyataan tersebut sangat wajar terang Saidan Pahmi. Pasalnya, ASN harus menunjukkan komitmennya kepada pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Jari diri ASN adalah komit dan setia terhadap program pemerintah. Pejabat adalah teladan di tengah masyarakat.

“Oleh karena itu, rotasi jabatan eselon 2 yang baru digelar Bupati Banjar baru-baru ini adalah hal yang biasa, dan bahkan menjadi keniscayaan setelah Perda Perangkat Daerah disahkan DPRD Banjar,” ungkap Saidan.

Menurutnya, justru pelantikan ini relatif terlambat. Semestinya dilakukan jelang akhir tahun anggaran baru yakni akhir Desember 2021 lalu. Penyebabnya adalah waktu yang mepet dimiliki eksekutif akibat molornya pembahasan Pansus Perda Perangkat Daerah sehingga pengesahan Perda tersebut dinjury time yakni akhir tahun 2021.

Saat ditanya komentarnya terkait adanya informasi pejabat yang tidak memenuhi  syarat dilantik dan akan dilaporkan ke Menpan RB oleh DPRD. Saidan Pahmi bakal mencari kebenaran atau akurat informasi itu. Sangat mudah bagi DPRD Banjar mengoreknya. Melalui Komisi 1. Digelar rapat dengar pendapat dengan BKDPSDM.

“Saat Rapat dengar pendapat dengan BKDPSDM dan Komisi 1 semua pasti langsung clear. Kita yakin tidak akan sampai ke Menpan RB, karena jika memang benar informasi itu, tinggal DPRD berikan rekomendasi ke kepala daerah agar menyesuaikan dengan aturan, jadi semudah itu kasusnya,” terang Saidan.

Lagi pula menurut Saidan tidak mungkin orang yang dilantik tersebut tidak memberitahu kepada BKD bahwa dirinya belum memenuhi syarat administratif untuk dilantik dalam jabatan tertentu tersebut.

“Namun hal yang terpenting dari semua proses rotasi maupun mutasi dan promosi yang terjadi di Kabupaten Banjar saat ini adalah komitmen kepala daerah yang kuat agar setiap proses ini steril dari isu suap dan makelar jabatan,” tutup Saidan.

Seperti diwartakan sebelumnya, sebanyak 30 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur di Mahligai Sultan Adam Martapura, Rabu (12/01/2022) pagi.

Saidi Mansyur dalam sambutannya menjelaskan, dirinya menginginkan etos kerja para eselon II. Mereka yang sudah dilantik kembali dievaluasi selama 6 bulan oleh tim evaluasi. Dia menginginkan kecepatan. Bila  target rencana strategis tercapai atau tidak bakal dievaluasi kembali.

“Kepada pejabat yang bergeser, cepat pahami unit kerjanya masing-masing. Tidak  ada lagi waktu untuk berlambat-lambat, kami menginginkan semuanya cepat karena jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tentu punya jajaran masing-masing,” tambahnya. ***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *