Banjarmasin – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan studi komparasi penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS ke Provinsi Bali beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini melibatkan lintas sektor, mulai dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota, SKPD terkait, hingga Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) YPR Kobra Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Selamat Riadi, menjelaskan bahwa studi komparasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menambah wawasan dan informasi terkait upaya pencegahan serta penanganan HIV/AIDS di Kalimantan Selatan.
“Studi komparasi ini baru pertama kali kami laksanakan dengan melibatkan langsung Dinas Sosial kabupaten/kota, SKPD terkait, dan LKS. Harapannya, kegiatan ini menjadi referensi dan bahan dasar dalam penyusunan program pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS di Kalsel,” kata Selamat, Banjarmasin, Senin (8/12/2025).
Kegiatan yang dikoordinir oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan ini diikuti oleh 18 peserta, terdiri atas Dinsos Provinsi Kalsel sebanyak 3 orang, Dinas Sosial Kabupaten/Kota yakni Kota Banjarmasin 6 orang, Kota Banjarbaru 2 orang, Kabupaten Banjar 1 orang, dan Kabupaten Tanah Bumbu 2 orang. Selain itu, turut serta perwakilan dari DP3KB 1 orang, Badan Kesbangpol 2 orang, serta LKS YPR Kobra Kalsel 1 orang.
Studi komparasi tersebut dibuka secara resmi oleh perwakilan Dinas Sosial Provinsi Bali, yakni Kepala Bidang Perlindungan Anak (PA), Eka Wahyu Eka Putri. Dalam rangkaian kegiatan, rombongan juga melakukan kunjungan ke Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali serta berdiskusi dengan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Provinsi Bali, Ni Putu Yuni.
Dari pertemuan tersebut, rombongan memperoleh informasi bahwa kasus HIV/AIDS di Provinsi Bali mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Denpasar telah mencapai 22.034 jiwa, menjadikan Bali masuk dalam lima besar nasional, bahkan berdasarkan informasi media daring tercatat sekitar 30 ribu kasus HIV/AIDS di Provinsi Bali.
Faktor utama penyebabnya antara lain perilaku seksual berisiko, hubungan seksual berganti-ganti pasangan, serta hubungan sesama jenis.
Selamat menambahkan, meskipun penanganan HIV/AIDS merupakan kewenangan Dinas Kesehatan sebagai leading sektor, Dinas Sosial Provinsi Bali juga turut terlibat dalam beberapa kasus tertentu melalui kolaborasi dengan yayasan, lembaga sosial, dan relawan, seperti Yayasan Kerthi Praja.
Selain itu, KPA Provinsi Bali saat ini juga terus meningkatkan layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT).
“Kami berharap hasil dari kunjungan ini dapat menjadi pengetahuan dan dasar kebijakan bagi Dinas Sosial kabupaten/kota, SKPD terkait, serta LKS YPR Kobra Kalsel dalam memperkuat program pencegahan HIV/AIDS di Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan HIV/AIDS.
“Selain Dinas Kesehatan sebagai leading sector, kami mengharapkan peran aktif seluruh SKPD terkait, Dinas Sosial kabupaten/kota, lembaga sosial, dan relawan sosial untuk bersama-sama terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS,” ujarnya.[rns|mc]
