Soroti Dinas PUPR Banjar, LSM Minta Tidak Ada Monopoli Proyek

Kabupaten Banjar, Lenterabanua.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Taruna Nusantara (Gantara) Kalimantan Selatan, Hery Yanto mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Banjar yang saat ini dipimpin Ahmad Solhan, untuk tidak melakukan praktek monopoli proyek.

“Baik itu mengatur pemenang tender atas dasar like and dislike terhadap pengusaha jasa kontruksi, apalagi sampai melakukan praktek afiliasi yang tentunya merupakan perbuatan melawan hukum,” tegas Anto di Martapura, Kamis (8/8/2021).

Bacaan Lainnya


Dibeberkan Anto, dengan adanya kepemimpinan baru di Dinas PUPR Pemkab Banjar, sangat diharapkan pelaksanaan proyek pemerintah berjalan sesuai aturan dan transparan serta mengedepankan asas persaingan usaha sehat.


“Jangan sampai anggapan kalau tidak komunikasi terlebih dahulu dengan dinas atau panitia lelang maupun oknum pejabat yang berwenang dalam proyek tersebut, pengusaha jasa kontruksi tidak bisa menang tender meskipun kualifikasi dan penawaran memenuhi syarat,” pesan dia.


Dikatakan dia, Kepala Dinas PUPR Pemkab Banjar, Ahmad Solhan harus mampu melakukan perubahan yang jauh lebih baik demi suksesnya pembangunan di kota Serambi Mekkah dengan mengedepankan transparansi dan keadilan terhadap pelaku usaha jasa konstruksi.


“Pelaksanaan proyek disana (Dinas PUPR) juga harus mementingkan kualitas agar tidak sampai merugikan keuangan negara dan daerah akibat dikerjakan asal-asalan hingga tidak bertahan lama setelah selesai dikerjakan,” kata dia.


Lebih lagi, dipastikan dia akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek di dinas tersebut agar berjalan sesuai harapan masyarakat dan bermanfaat sebagai penunjang ekonomi rakyat.


“Kami akan terus kawal dan awasi semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Banjar. Tentu tujuannya agar berjalan sebagaimana mestinya dan memiliki manfaat bagi masyarakat. Dan, apabila kami temukan dugaan perbuatan melawan hukum hingga mengakibatkan kerugian negara, maka akan kami dorong kuat aparat hukum untuk melakukan proses sesuai aturan yang berlaku,” tutup dia.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *