Program Seribu Desa Sapi Direspon Wakil Rakyat

BANJARMASIN, LENTERABANUA.COM-Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kalsel meluncurkan program seribu desa sapi terpadu dengan usaha perkebunan di lahan kelapa sawit. Menurut Kepala Disbunak Kalsel, Suparmi, pihaknya ingin mewujudkan swasembada daging lewat pendekatan kawasan dan integrasi ternak sapi dengan perkebunan sawit. 

“Cara macam itu bisa menguatkan ketahanan pangan dan swasembada daging di Kalsel,” ujarnya belum lama tadi kepada awak media.

Menurut Suparmi, Kalsel dengan luas wilayah sekitar 37.000 kilometer persegi, mempunyai komoditas unggulan perkebunan sawit dan karet.

Program ini mendapatkan respon positif dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), yang membidangi pertanian dan peternakan. Dukungan itu disampaikan Ketua Komisi II, Imam Suprastowo, di Gedung DPRD Kalsel, Kamis (24/12).

“Kami sangat mendukung program dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel ini,” tegas politisi PDIP tersebut

“Apalagi provinsi kita yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa, masih belum berswasembada daging hewan besar pemamah biak tersebut,” sambungnya.

Mengutip keterangan dari Disbunak, Provinsi Kalsel baru surplus beras, daging unggas, dan telur

“Kita berharap dengan program seribu desa sapi di lahan kelapa sawit, bukan cuma memenuhi swasembada daging secara keseluruhan, tetapi juga surplus, sehingga mendatangkan nilai tambah dan meningkatan kesejahteraan masyarakat,” terang wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut tersebut.

Di program ini ia juga mempertanyakan status kepemilikan sapi yang akan dikembangkan, apakah milik pemerintah pusat, atau milik perusahaan (bukan kepunyaan petani/masyarakat ).

“Kalau itu program pemerintah pusat, kita harus segera ambil peluang tersebut, jangan sampai rugi, karena Kalsel tidak kebagian,” ujarnya.

“Begitu pula status sapi itu harus jelas, baik dari awal maupun akhir pemeliharaan dalam kaitan hak kepemilikan,” lanjutnya.

Imam juga berpendapat, bahwa Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut, saat ini cocok untuk menjalani program tersebut.

“Kemudian untuk daerah pengembangan yang bisa diikutsertakan mewujudkan program tersebut, bisa di Kabupaten Banjar, Tapin, dan Tabalong,” jelasnya.

 Penulis : alhakim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *