Kabupaten Banjar, lenterabanua.com – Ketua Komisi III DPRD Banjar, Irwan Bora mengeluhkan kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat yang terkesan lambat dalam penanganan jalan-jalan rusak, terlebih jalan rusak akibat terdampak banjir.
“Sampai saat ini kami bahkan belum menerima RKA Dinas PUPR. Sehingga, untuk kami melaksanakan tugas dan tanggungjawab menjadi kebingungan lantaran tidak mendapatkan informasi,” ketus Irwan Bora usai menggelar rapat dengan pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR Pemkab Banjar diruang Komisi III DPRD Banjar, Senin (12/4/2021).
Menimpali, Anggota Komisi III DPRD Banjar asal Fraksi Golkar, Abdul Razak membeberkan hingga memasuki triwulan dua bulan April 2021, PUPR Pemkab Banjar baru melaksanakan kegiatan di Bidang Bina Marga.
“Itu pun, baru 4 paket pekerjaan perbaikan jalan yang anggarannya berasal dari dana alokasi khusus (DAK) APBN. Sedangkan paket pekerjaan dari anggaran APBD Pemkab Banjar belum sama sekali dilaksanakan,” timpal Razak.
Komisi III DPRD Banjar, sambung Razak, mendesak Dinas PUPR setempat agar segera melaksanakan penanganan jalan-jalan rusak yang sudah direncanakan dan anggaran sudah tersedia.
“Yang sudah direncanakan jangan ditunda-tunda pelaksanaannya. Jangan sampai, nanti menumpuk diakhir tahun pelaksanaannya. Akhirnya nanti terjadi kejar tayang hingga tidak terjaga lagi mutu dan kualitas lantaran mengejar pekerjaan selesai tepat waktu,” sambung dia.
Dijelaskan dia, Komisi III DPRD Banjar juga memahami kondisi jalan-jalan rusak akibat terdampak banjir yang sudah diinventarisir jumlahnya cukup banyak dan perlu penanganan cepat untuk perbaikan.
“Jalan rusak akibat banjir, disampaikan Dinas PUPR perlu dana lebih dari Rp100 Miliyar. Sedangkan dana darurat yang tersedia hanya Rp1,7 Miliyar. Ini tentu akan kita pikirkan bersama agar bisa tertangani segera,” terang dia.
Menanggapi, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pemkab Banjar, Ahmad Solhan membenarkan terkait penanganan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akibat terdampak banjir memerlukan anggaran hingga ratusan miliyar.
“Hasil inventarisir kerugian akibat banjir yang merusak jalan dan jembatan sekitar Rp 131 Miliyar. Dan, kami sudah menyampaikan usulan ke Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) agar dibantu penanganannya. Jadi saat ini masih menunggu dan mudah-mudahan usulannya diterima,” sebut dia melalui sambungan selular, Senin (12/4/2021).
Terlebih, terkait pelaksanaan kegiatan perbaikan jalan dan jembatan yang berasal dari anggaran APBD Pemkab Banjar, dipastikan Solhan tidak ada kendala dan akan terlaksana serta selesai sebelum akhir tahun.
“Itu akan terpenuhi targetnya. Karena secara waktu pelaksanaan pekerjaan memerlukan waktu empat bulan sudah selesai,” tutup dia.
