Penulis : Redaksi

Kotabaru, lenterabanua.com – Kapal-kapal besar milik nelayan kini mulai meminati dermaga Pelabuhan Perikanan Kotabaru. Terbukti volume kapal nelayan yang sandar di aset yang akan dihibahkan ke pemerintah provinsi Kalsel ini.

Tercatat dalam satu bulan belakangan, kapal nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan hingga pendaratan ikan di pelabuhan tersebut dapat mencapai 50 unit.

mengaku cukup terkesan saat melihat data yang diperlihatkan oleh Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kotabaru Ahmad Nurbani Yusuf terkait lonjakan kapal-kapal yang bersandar di kawasan pelabuhan tersebut.

“Kita sempat dijelaskan kalau nelayan sudah mulai banyak singgah disini bahkan hampir 50 lebih kapal setiap bulannya,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi saat kunjungan kerja di PPI Kotabaru, belum lama tadi.

Legislator yang akrab disapa Paman Yani itu mengungkapkan, ikan-ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Kotabaru memiliki potensi besar terhadap pendapatan.

“Sangat berpotensi dilakukan tarif, biaya retribusi dan masuk sebagainya dan itu bisa dilaksanakan. Bahkan, lebih jauh lagi ada pelelangan ikan nantinya disini,” ungkapnya.

Meski demikian, ia juga masih tetap berharap agar aset bisa dihibahkan sepenuhnya kepada Pemprov Kalsel. Menurutnya untuk merealisasikan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

“Intinya adalah kemaslahan dan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat ada di sini. Aset ini harus segera dihibahkan supaya dapat diambil langkah-langkah perbaikan,” tuturnya.

Sehingga, lanjutnya, operasional dan pelayanan bukan demi pendapatan bagi pemprov, tetapi juga untuk Kabupaten Kotabaru. Ia optimis, walau masih menyisakan 43 aset lagi, PPI Kotabaru mampu bersaing dan dapat naik status menjadi BLUD.

“Sementara kami harus selesaikan dulu asetnya. Ketika selesai, rampung dan rapi baru bisa dibicarakan tentang perubahan status ini. Terkait bisa atau tidak penerapan BLUD itu di PPI Kotabaru, saya yakin bisa,” tandasnya.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Muhammad Fadhli menegaskan, semestinya PPI Kotabaru menjadi percontohan pertama untuk BLUD bagi Pelabuhan Perikanan di Kalsel.

“Karena apa, fasilitas lebih lengkap ketimbang pelabuhan perikanan lainnya di Kalsel,” ucapnya.

Dari aspek teknisnya, sebut Fadhli, PPI Kotabaru telah memenuhi syarat untuk menjadi BLUD.

“Cuma karena persoalannya saat ini adalah permasalahan aset dan belum diserahkan seluruhnya maka untuk rule modelnya dipindahkan ke Pelabuhan Perikanan Batulicin,” tegasnya.

Senada, Kepala UPTD PPI Kotabaru Ahmad, Nurbani Yusuf menyampaikan, mengacu peraturan daerah, kini retribusi jasa usaha di PPI Kotabaru telah mencapai 68 persen dari target Badan Keuangan Daerah Kalsel.

“Secara optimal untuk pelayanan masyarakat pengguna jasa pelabuhan, PPl Kotabaru terus mengacu perda terkait retribusi jasa usaha,” ucapnya.

Meskipun hanya empat aset yang baru diserahkan, Nurbani menyebutkan optimalisasi PAD melalui bersandarnya kapal-kapal nelayan di dermaga sangat membantu realisasi target.

“Diantaranya Kantor Administrasi, Syahbandar, rumah dinas, dermaga atau pelabuhan. Keempat inilah yang kami manfaatkan lebih maksimal,” katanya. Tim

Advertisements