Banjarmasin, lenterabanua.com – Saat ini Kalsel dihadapkan dengan kelangkaan gas LPG bersubsidi. Salah satu solusi menyelesaikan masalah ini, adalah pengawasan ketat terhadap penyaluran dan tegasnya penindakan terhadap penyimpangan dalam proses distribusi. Terutama untuk LPG tiga kilogram (kg) subsidi yang saat ini mengalami kelangkaan ditengah melambungnya harga jualnya di tingkat eceran.
Menyikapi persoalan ini, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi (MYH), menilai kelangkaan LPG subsidi ini sudah sangat meresahkan. Ia menyontohkan di kabupaten Kotabaru harganya sudah menembus angka Rp50 ribu jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menurutnya nilai ini sudah tidak wajar meski praktiknya jalur transportasi tentu jadi pertimbangan misalnya distribusi melalui feri penyeberangan.
“Harga 50 itu sudah tidak rasional dan jauh dari harga HET yang ditetapkan pemerintah karena gas bersubsidi ini hanya diperuntukan orang miskin saja,” kata legislator yang akrab disapa Paman Yani ini kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021).
Ia menduga ada ketidakberesan dan perlunya penelusuran dalam penanganan masalah kelangkaan LPG subsidi tersebut.
“Bisa jadi ada warga yang tidak berhak yang juga turut menggunakan LPG subsidi tersebut. Sehingga kemungkinan terjadi penyalahgunaan pemakaian LPG subsidi di lapangan yang mengakibatkan gas melon itu menjadi langka,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Paman Yani, kemungkinan ada oknum pedagang yang “nakal” yang memperjual belikan LPG subsidi tersebut melebihi harga eceran tertinggi.
“Sudah harganya mahal, gasnya juga langka. Sehingga masyarakat direpotkan,” katanya.
Keprihatinannya terhadap kondisi ini akan berdampak luas kepada masyarakat termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan usaha rumah tangga sangat terganggu karena mereka tidak bisa lagi bekerja menjalankan usahanya.
Artinya jelas orientasi pemulihan ekonomi yang digalakkan pemerintah jangan sampai terhambat hanya karena ketersediaan gas melon.
“Kasian para penjual bakso, pentol keliling, penjual gorengan yang memakai elpiji subsidi. Mereka terdampak semua,” katanya.
Paman Yani mengaku juga menerima banyak keluhan masyarakat terkait tabung LPG tiga kg yang diduga tidak sesuai isi beratnya karena di ampere regulator yang mereka gunakan tidak penuh bahkan isinya hanya setengah.
“Ini persoalan yang luar biasa. Ibarat pepatah masyarakat ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini, ternyata ada saja oknum yang tega berbuat curang sehingga merugikan masyarakat. Ini sangat saya sesalkan,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah dan instansi terkait dapat membenahi mekanisme penyaluran LPG kepada masyarakat.
“Persoalan ini harus benar-benar dipikirkan oleh pihak-pihak yang berkompeten untuk segera mengawasi alur distribusi penyaluran elpiji subsidi ini,” harapnya.
Paman Yani juga mengimbau kepada pihak berwenang dalam hal ini aparat kepolisian agar mengusut tuntas persoalan ini dan menindak tegas jika ditemukan oknum-oknum yang melakukan praktik curang.
“Kami juga berharap kepada pemerintah agar sesegeranya membentuk satgas yang terdiri dari beberapa unsur terkait untuk mengawasi distribusi dan stok LPG subsidi di wilayah Kalimantan Selatan sehingga persoalan ini tidak terus terulang,” pungkasnya.
Penulis Alhakim
