Banjarbaru – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyiapkan gerakan terpadu lintas sektor untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.
Langkah ini dilakukan melalui pembagian wilayah kerja dan penerapan strategi pemadaman sesuai karakteristik lahan terdampak.
Hal tersebut disampaikan Hanif dalam rapat teknis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Serta perwakilan forum perusahaan pertambangan di Kalimantan Selatan. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi yang telah dilaksanakan dua minggu sebelumnya di Jakarta.
Hanif mengatakan, upaya pemadaman karhutla yang telah berlangsung hampir tiga bulan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Meskipun sejumlah titik api berhasil dikendalikan, kebakaran masih terus terjadi dan bergeser ke wilayah lain sehingga diperlukan langkah penanganan yang lebih terkoordinasi.
“Kita menyadari betul bahwa hampir tiga bulan kita berjibaku dengan api, tetapi api tidak mudah kita kendalikan dengan baik. Sehingga keterlibatan semua pihak sangat diperlukan,” ujarnya, Banjarbaru, Sabtu (10/10/2026).
Ia menjelaskan, rapat teknis tersebut bertujuan menyamakan langkah sekaligus membagi wilayah kerja sebelum pelaksanaan operasi pemadaman secara bersama-sama.
Seluruh unsur yang terlibat dijadwalkan mengikuti apel bersama pada pagi hari sebelum bergerak ke lokasi yang telah dipetakan.
Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat sekitar 10.000 hektare area terdampak yang menjadi sasaran penanganan lanjutan. Setelah upaya pengendalian dilakukan di sejumlah lokasi utama.
Yakni Hutan Lindung, kawasan Liang Anggang, Guntung Damar, dan Pengayuan, titik api kini bergeser ke wilayah Gubernur Syarkawi dan Handil Bakti.
Hanif menyebutkan, kawasan terdampak tersebut memiliki dua karakteristik utama yang memerlukan pendekatan berbeda.
Sekitar 8.500 hektare merupakan lahan persawahan dengan sisa panen berupa jerami yang mudah terbakar, sedangkan sekitar 1.800 hektare lainnya merupakan lahan gambut di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi hingga Jalan Martapura Lama.
Untuk area persawahan, penanganan akan dilakukan dengan melibatkan Dinas Pertanian melalui upaya pembalikan tanah guna mengurangi potensi bahan mudah terbakar.
Sementara itu, kawasan gambut memerlukan upaya pemadaman dan pembasahan yang lebih intensif karena karakteristik lahannya memungkinkan api bertahan di bawah permukaan tanah.
“Dua lokasi ini memiliki tipikal yang berbeda. Area gambut memerlukan upaya yang cukup besar sehingga tenaga akan banyak diarahkan ke sana. Sementara area persawahan akan ditangani langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dengan membalik tanah,” jelasnya.
Melalui strategi tersebut, Hanif berharap penanganan sekitar 10.000 hektare area terdampak dapat dipercepat dalam waktu satu minggu.
Upaya ini diharapkan mampu menekan dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat, khususnya penduduk Kota Banjarmasin yang saat ini turut terdampak cukup serius.
Ia mengapresiasi dukungan berbagai pihak, mulai dari GAPKI pusat dan Kalimantan Selatan, APHI pusat dan Kalimantan Selatan, hingga para ketua forum perusahaan pertambangan di Kalimantan Selatan.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan personel, peralatan, dan pelaksanaan operasi di lapangan.
Hanif menegaskan, pola penanganan secara terpadu ini tidak hanya ditujukan untuk Kalimantan Selatan.
Setelah upaya di daerah tersebut berjalan sesuai harapan, pendekatan serupa direncanakan diterapkan di Kalimantan Tengah dan kemungkinan Sumatera Selatan.
Menurutnya, ketiga provinsi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan mandat Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam mendukung penanggulangan karhutla di kawasan yang berkaitan dengan program swasembada pangan, energi, dan air.
Hal itu, lanjutnya, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Karhutla di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.
“Jadi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan merupakan bagian dari tugas Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan agar tidak mengganggu program swasembada pangan dan air di tiga provinsi penting,” pungkasnya. [rns|mc]
About the Author
