Kotabaru, lenterabanua.com – Tahapan perpindahan aset Pelabuhan Perikanan (PPI) Kotabaru ke provinsi mendapatkan kritikan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, Muhammad Yani Helmi. Ia menilai prosesnya terkesan lamban.
“Kita harus kembali melakukan kolaborasi baik dengan DPRD Kalsel, Dislautkan serta UPTD Pelabuhan Perikanan Kotabaru bagaimana supaya caranya persoalan aset ini yang berlarut-larut selama bertahun-tahun ini bisa segera selesai, capek juga kalau lama-lama,” ujarnya, Senin (31/5/2021)
Kritikan itu terungkap saat dirinya menyampaikan pendapatnya terkait permasalahan aset di UPTD Pelabuhan Perikanan Kotabaru bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Kalsel, di kabupaten Kotabaru. Padahal anggaran yang digelontorkan untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) cukup banyak.
“Uang pemerintah yang masuk ke unit ini (UPTD) cukup besar. Sedangkan, PAD yang disumbangkan masih jauh dari harapan,” ungkapnya.
Terlebih, legislator piawai ini juga tidak menampik kalau pendapatan asli daerah (PAD) tetap harus didukung sepenuhnya melalui aset yang dihibahkan.
“Karena permasalahannya ini memang di aset sampai saat ini. Saya dan Sekretaris Dislautkan Kalsel mencoba mencari titik terang agar hal ini cepat diselesaikan,” terang legislator yang akrab disapa Paman Yani.
Terlebih, ia menegaskan agar realisasi aset bisa diserahkan seluruhnya. Karena puluhan aset yang kini tampak terbengkalai di pelabuhan itu dikembalikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“Kalau perlu Bakeuda menahan dulu alokasi anggaran untuk UPTD ini apabila aset belum diserahkan. Sebaliknya, apabila ada keinginan atau langkah-langkah khusus dalam menyelesaikan permasalahan aset itu,” tegasnya.
Sementara itu Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan (PPI) Kotabaru, Ahmad Nurbani Yusuf mengharapkan adanya sinkronisasi antara pemkab bersama pemprov terkait aset ini. Pasalnya nyaris satu tahun belum diserahkan sepenuhnya.
“Apabila dihibahkan seluruhnya. Maka, fungsinya pelabuhan perikanan ini baik secara administrasi pemerintahannya ataupun secara usaha juga dapat bekerja lebih optimal,” paparnya.
Plt Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pendekatan kembali kepada Pemkab Kotabaru.
Sehingga kedepan seluruh aset pelabuhan yang ada di wilayah tersebut dapat diserahkan secara keseluruhan.
“Saat ini kami (Dislautkan Kalsel) dalam proses pendekatan kembali ke Pemkab Kotabaru agar permohonan hibah aset Pelabuhan Perikanan (PPI) Kotabaru ini bisa dilimpahkan sepenuhnya kepada Pemprov Kalsel,” ucapnya. Tim
