Kabupaten Banjar, lenterabanua.com – Anggota DPRD Banjar asal Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Saidan Pahmi, menyesalkan kalau memang benar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menumpuk bantuan makanan namun tidak mendistribusikan segera ke warga korban banjir.
Dikatakan Saidan, warga korban banjir Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, dan desa lainnya di kecamatan sama, saat ini memerlukan bantuan bahan makanan.
“Ini merupakan kejahatan kemanusiaan kalau sampai ditimbun sedangkan warga korban banjir memerlukan,” kata legislator senior Partai Demokrat Kabupaten Banjar itu, Kamis (21/1/2021).
Lebih lagi, terkait perahu yang menumpuk di BPBD Banjar sampai bersarang laba-laba tidak digunakan untuk keperluan mengevakuasi maupun mengirim logistik untuk daerah tidak terjangkau, itu sangat disesalkan.
“Kami di Sungai Lulut sangat memerlukan perahu untuk mengevakuasi dan mengirim logistik. Perahu milik warga banyak digunakan untuk mengamankan padi agar tidak terendam banjir. Untuk sewa perahu disaat seperti ini selain sulit didapat juga harganya mahal,” sesal dia.
Diucapkan Saidan, tandon milik BPBD Banjar juga terlihat berjejer di halaman belakang kantor tidak digunakan untuk menampung air bersih di titik dapur umum yang krisis air bersih.
“Banyak dapur umum yang krisis air bersih untuk keperluan memasak. Tandon tersebut harusnya digunakan untuk menampung air bersih di dapur umum korban banjir,” ucap Saidan.
Ditegaskan Saidan, mendukung sikap Ketua DPRD Banjar, Muhammad Rofiqi, untuk menggunakan hak interpelasi mempertanyakan kinerja Kepala BPBD Banjar dalam menangani bencana banjir tahun 2021.
“Saya dukung Ketua DPRD Banjar dan mendesak Bupati Banjar, Khalilurrahman, untuk menonaktifkan Irwan Kumar sebagai Kepala BPBD setempat dan menunjuk pelaksana tugas sampai ada penjabat definitif yang baru,” tegas Wakil Ketua DPRD Banjar periode 2014-2019 itu.
Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat, Aliansyah, menuding BPBD Banjar melakukan kejahatan kemanusiaan apabila menimbun bantuan dan memperlambat penyaluran ke warga korban banjir.
“Ini kejahatan kemanusiaan apabila menahan penyaluran bantuan ke warga korban banjir. Kami akan menggelar aksi turun ke jalan apabila Bupati Banjar Khalilurrahman tidak segera menonaktifkan Kepala BPBD,” sebut dia.
Aliansyah juga mendesak BPBD Banjar untuk melakukan transparansi dalam penanganan banjir, bantuan yang diterima hingga penyaluran bantuan ke warga korban banjir melalui jumpa pers.
“Agar tidak ada kecurigaan kalau memang tidak ada yang disembunyikan dalam mengelola bantuan untuk warga korban banjir,” tutup Aliansyah.
