Paman Yani Sosper 2 Perda Terkait RSUD Ulin di Kotabaru

Kotabaru, lenterabanua.com – Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) terkait Retribusi Jasa Usaha dan Tarif Pelayanan pada RSUD Ulin Banjarmasin.

Yakni Perda Kalsel Nomor 8 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 3 Tahun 2019.

Bacaan Lainnya

“Alhamdulillah, hari ini management RSUD Ulin Banjarmasin bisa menghadirkan dua narasumber dalam rangka menjelaskan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kotabaru,” ujar Yani Helmi di desa Stagen, Pulau Laut Utara, Kotabaru, Selasa (11/5/2021).

Menurutnya, sosialisasi tentang dua perda yaitu Retribusi Jasa Usaha dan Tarif Pelayanan di RSUD Ulin itu, di masyarakat setempat.

“Tadi banyak juga yang dipertanyakan oleh masyarakat terkait dua perda tersebut, termasuk tarif dan jasa layanan kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin, ini saya suka. Dimana, semakin banyak bertanya maka dipastikan akan memahami inti dari perda yang telah disampaikan,” paparnya.

Legislator yang akrab disapa Paman Yani itu mengharapkan, sosialisasi perda selama selama tiga hari secara maraton ini mampu menjadi jembatan informasi lanjutan bagi masyarakat lainnya.

“Sosialisasi ini sangat bagus sekali dilaksanakan terkhusus bagi masyarakat di Kalsel tepatnya di Kabupaten Kotabaru sendiri,” ucapnya.

Sementara itu, Kasi Pelayanan Medik RSUD Ulin Banjarmasin, Muhammad Aini mengatakan, sangat berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait jasa dan tarif pada pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemprov Kalsel.

“Terima kasih telah diberikan kesempatan oleh Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Yani Helmi untuk mensosialisasikan perda terkait produk hukum dari RSUD Ulin tentang jasa layanan dan tarif kesehatan,” ungkapnya.

Terlebih, Aini menyebutkan, manfaat yang didapatkan apabila masyaakat telah mengetahui sepenuhnya tentang perda ini. Maka, pihaknya pun secara otomatis akan memberikan pelayanan terbaik di RSUD Ulin Banjarmasin secara maksimal.

“Mengingat, produk hukum yang dimiliki telah sesuai. Dimana, hal ini bertujuan agar pelayanan bisa berkesinambungan. Tentu, transparansi kepada masyarakat menjadi skala prioritas,” pungkasnya. Tim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *