Tanah Bumbu – Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Bumbu mulai risih dengan stigma sebagai instansi kasar dan musuh PKL. Kini berbenah dengan meluncurkan proyek perubahan melalui aplikasi Tomi Siraja.
“Yakni Transformasi Polisi Pamong Praja BerAKSI, Menuju Ketertiban yang Humanis dan Profesional,” ungkap Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Bumbu, Syaikul Ansari saat launching di kantornya di Jalan Dharma Praja, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kamis (7/8/2025).
Selain melaksanakan perubahan sikap dan prilaku anggota yang lebih santun, Satpol PP juga meluncur program Rumah Restorative Enforcement.
“Sebuah wadah mediasi bagi pelanggar peraturan daerah,” tegas Syaikul seraya menyebutkan langkah ini bagian dari upaya Satpol PP menjadi sahabat masyarakat, PKL dan pelaku UMKM.
Tak hanya Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Bumbu, launching proyek perubahan juga dilakukan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tanah Bumbu, Al Husain Mardani dengan mengusung aplikasi Satu Portal Semua Layanan atau BerAKSI Smart Service.
“Tujuannya membangun satu portal layanan publik digital terintegrasi di Tanah Bumbu, guna menyederhanakan akses, meningkatkan efesiensi layanan, serta mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efektif dan berorientasi pada layanan prima,” ucap Al Husain Mardani.
Dikatakannya, manfaat aplikasi ini adalah terciptanya layanan publik yang lebih mudah, cepat dan transparan bagi masyarakat. Meningkatnya efesiensi kerja antar perangkat daerah melalui integrasi sistem.
“Kemudian terbangunnya ekosistem pemerintahan digital yang mendukung kolaborasi, akuntabilitas dan peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah,” tuturnya.
Sementara Staf Ahli Bupati Tanah Bumbu, Yamani juga meluncurkan aplikasi Garuda. Yaitu Gabungan Ruang Dialog Anti Radikalisme, Intoleransi dan Narkoba.
“Manfaatnya untuk peningkatan efektivitas koordinasi lintas dan mengarahkan kebijakan secara lebih terintegrasi, responsif dan tepat sasaran,” terang Yamani.
Launching ketiga proyek perubahan ini bagian dari implementasi Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2025 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. [alh]
Leave a Reply