Kabupaten Banjar, LENTERABANUA.COM – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora membenarkan mendengar desas desus terkait isu kasak kasuk oknum yang diduga mengurus izin untuk melaksanakan pelantikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
Dikatakan dia, isu tersebut berhembus sangat kencang, memaksakan pelantikan Kadis PUPR dilaksanakan diakhir masa jabatan Bupati Banjar Khalilurrahman yang tinggal menghitung hari.
“Ini terkesan sangat dipaksakan. Karena saat ini sudah ada Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021-2024,” kata dia melalui sambungan selular, Sabtu (26/12/2020).
Menurut dia, secara de facto Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan Bupati dan Wakil Bupati Banjar. Namun, secara dejure belum. Sebab itu, kedepan orang-orang yang menduduki jabatan di Pemkab Banjar, adalah orang-orang pilihan Bupati dan Wakil Bupati terpilih agar bisa membackup visi dan misi berisi program kedepan.
“Namun, apabila Kadis PUPR dilantik sekarang, maka ini terkesan untuk membantu Bupati Banjar kebelakang yang masa jabatannya tinggal menghitung hari tepatnya bulan Februari 2021. Tentu ini akan menjadi tanda tanya besar dan patut dicurigai motifnya,” sebut legislator asal Partai Gerindra ini.
Menurut dia, anggap saja tidak ada aturan yang dilanggar apabila pelantikan Kadis PUPR ini dilaksanakan sekarang setelah mengantongi izin Kemendagri RI. Namun, karena saat ini masa jabatan Bupati Banjar Khalilurrahman mendekati finish, bahkan sudah ada Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui kontestasi Pilkada serentak 9 Desember 2020, maka ini menjadi soal moralitas etika politik Bupati Banjar yang akan mengakhiri masa jabatan.
“Paling tidak Bupati Banjar yang akan mengakhiri masa jabatan, kalau ingin melantik, terlebih dulu melakukan koordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Banjar terpilih,” terang dia.
Idealnya, sambung dia, untuk pelantikan Kepala Dinas PUPR Banjar yang sudah menghasilkan tiga nama calon pengisi jabatan, Ahmad Solhan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Irwan Jaya Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, dan Muhammad Riza Dauly Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan setempat, melalui seleksi lelang jabatan pratama tinggi, diserahkan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dilantik pada bulan Februari 2021.
“Tujuannya, agar pejabat yang ditunjuk menduduki jabatan ada ikatan emosional dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk bekerjasama dalam menjalankan visi dan misi kedepan,” jelas dia.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Banjar, Akhmad Rizanie Anshari mempertanyakan sejauh mana urgensinya pelantikan Kadis PUPR dilakukan diakhir masa jabatan Bupati Banjar Kahlilurrahman.
“Bupati dan Wakil Bupati Banjar terpilih tidak lama lagi akan dilantik. Kemudian, setelah enam bulan sudah melakukan pelantikan pejabat Pemkab Banjar. Kenapa tidak menunggu Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk melaksanakan, agar tidak ada kesan pelantikan Kadis PUPR ini dipaksakan untuk kepentingan siapa,” curiga Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar ini.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Banjar, Ajidin, saat akan dikonfirmasi terkait isu tersebut melalui sambungan selular beberapa kali tidak menjawab sambungan.
