Jakarta, lenterabanua.com – Membanggakan! Kata ini layak disematkan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel atas kinerjanya mendongkrak indeks pembangunan literasi (IPL).
Hasilnya IPL Provinsi Kalimantan Selatan menjadi yang tertinggi di Indonesia, dengan angka 48,7. Urutan kedua Provinsi Bangka Belitung 28,83, ketiga Gorontalo 28,18, disusul Kalimantan Timur (Kaltim) 20,78 dan DKI Jakarta dengan angka 18,91.
Menyorot hasil ini, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, M Syarifuddin mengapresiasi langkah Dispersip Kalsel dibawah komando Hj Nurlianie Dadie, yang berhasil membawa Kalsel menjadi provinsi IPL terbaik di Indonesia.
“Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Ini semua tidak lepas dari semangat pemimpin birokrasi dengan semangat kinerja yang besar meskipun anggarannya kecil,” ujar legislator yang akrab disapa Bang Dhin ini.
Diketahui rasio urusan perpustakaan terhadap total belanja dalam APBD Kalsel hanya menempati urutan kedelapan di antara seluruh provinsi se-Indonesia. Itu pun harus beberapa kali terdampak “refocusing” anggaran akibat pandemi Covid-19.
Atas kerja keras, Dhin bersama Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Fahrin Nizar dan Komisi IV DPRD Kalsel, Wahyudi Rahman bersama Hj Nurlianie Dadie berkunjung ke Perpustakaan Nasional RI, di Jakarta belum lama tadi.
Tujuannya untuk koordinasi dan konsultasi dana alokasi khusus (DAK) yang bisa dimanfaatkan Kalimantan Selatan.
“Saya ingin, semua dilakukan secara terukur dan objektif, DAK itu diberikan juga harus disesuaikan dengan kinerja dari Dinas Perpustakaannya. Kasih DAK tapi tuntut apa impactnya, jangan sampai cuma minta-minta tapi pengelolaannya tidak baik,” ucap Bang Dhin
Ia juga menegaskan sesuai saran Perpusnas RI agar dana DAK ini dimaksimalkan penyerapannya, berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi didapatkan bahwa angka serapan Kalsel masih sekitar 60 persen. Tentunya ini harus dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Pemprov, Pemkot dan Pemkab harus sering-sering bersinergi dengan pusat, DAK ini jadi peluang besar, tapi tentunya syarat-syarat harus dilengkapi dengan penuh tanggung jawab dan siap bertanggung gugat,” tegasnya.
Sebagai informasi, untuk tahun 2022 yang mendapat DAK adalah Dispersip Prov Kalsel, Dinas perpustakaan yang meliputi Kabupaten Barito Kuala, Tapin, Tanah Laut, HSS, HST, HSU, Tabalong, Tanah Bumbu dan Kotabaru.
“Dibutuhkan komitmen penuh dari pemerintah daerah, termasuk didalamnya pendampingan kepada SKPD penerima DAK, dan itu wajib,” pungkas Bang Dhin.
Lawatan mereka sendiri disambut Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas RI, Dr Upriyadi serta Koordinator Pengembangan Perpustakaan Umum Nuradisaputra.
Semetara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel Hj Nurliani Dadie mengaku bersyukur dan bangga atas prestasi yang ditorehkan pihaknya, karena mampu mewujudkan salah satu indeks pembangunan literasi. ***
