Banjarbaru – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Hanif Faisol Nurofiq, mendorong penguatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) hingga ke tingkat lapangan sebagai bagian penting dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.
Menurut Hanif, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan operasi pemadaman. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah juga perlu dikomunikasikan secara aktif kepada masyarakat.
Sehingga publik mengetahui perkembangan penanganan sekaligus memahami perannya dalam mencegah munculnya sumber api.
Hal tersebut disampaikan Hanif usai mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla di Poslap 1 Guntung Damar, Banjarbaru, Jumat (4/9/2026) sore.
Rakor tersebut dihadiri Kapolda dan Wakapolda Kalsel, Forkopimda, serta jajaran instansi terkait.
Dalam rakor tersebut, Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Deddy Noraidi, menyampaikan hasil pemantauan percakapan di ruang media sosial selama periode 31 Agustus hingga 4 September 2026.
Deddy menyebutkan, terdapat ribuan konten yang terpantau terkait karhutla. Dari jumlah tersebut 23,64 persen memiliki sentimen positif, 8,27 persen bersifat netral, sementara 68,09 persen menunjukkan sentimen negatif.
Data tersebut menjadi perhatian dalam rakor karena menunjukkan masih adanya jarak antara upaya penanganan yang dilakukan pemerintah dengan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat.
Hanif mengatakan, tingginya sentimen negatif tersebut perlu dijawab dengan strategi komunikasi publik yang lebih aktif, cepat, dan langsung menyentuh masyarakat.
“Namun dari kajian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan terdapat sentimen negatif yang cukup besar dari penanganan karhutla yang kita lakukan. Kita sudah jungkir balik ini, tapi sentimen negatifnya masih di angka 68 persen,” ungkapnya.
Karena itu, Hanif meminta seluruh unsur pemerintah mengoptimalkan berbagai kanal komunikasi yang tersedia, khususnya media sosial yang dinilai menjadi salah satu sarana paling cepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Selain mengelola media sosial, karena saat ini media sosial paling gampang dan paling cepat diterima masyarakat, maka kita mengajukan seluruh kita agar segera menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan selama ini ke masyarakat melalui media atau portal semua yang kita miliki,” katanya.
Namun, Hanif menegaskan, komunikasi publik tidak boleh hanya dilakukan melalui ruang digital. Pemerintah juga harus hadir secara langsung di tengah masyarakat melalui pendekatan persuasif dan edukatif.
“Kedua, maka ini tidak boleh main udara saja. Kita wajib melakukan langkah-langkah persuasif dengan membentuk tim-tim KIE di level lapangan,” tegas Hanif.
Menurutnya, tim KIE dapat melibatkan unsur yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, seperti ketua RT dan RW, Bhabinkamtibmas, Babinsa, penyuluh pertanian, serta unsur terkait lainnya.
Mereka diharapkan menjadi penghubung dalam menyampaikan informasi sekaligus memberikan edukasi mengenai pencegahan karhutla.
Deddy menambahkan, langkah persuasif kepada masyarakat sebenarnya telah dilakukan dan akan terus dioptimalkan sebagai bagian dari strategi komunikasi publik penanganan karhutla.
“Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Wamen dengan tindakan persuasif kepada masyarakat, kami sebenarnya memang telah melaksanakan dan mulai sekarang akan tetap kami optimalkan,” ujar Deddy.
Hanif berharap penguatan komunikasi melalui media dan pembentukan tim KIE di tingkat lapangan dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, terutama masyarakat yang berada paling dekat dengan lokasi rawan kebakaran.
“Kita ingin tegaskan bersama, ini tidak bisa ditangani oleh kita sendiri. Berapa sih kekuatan kita kalau tidak berhubung masyarakat,” ujarnya. [fuz|mc]
Leave a Reply