Kabupaten Banjar, LENTERABANUA.COM – Wakil Ketua DPRD Banjar, Akhmad Rizanie Anshari memastikan akan mengaawal ketat dan mengawasi pelaksanaan Perda APBD Kabupaten Banjar tahun anggaran 2021 yang sudah disahkan.
“DPRD ingin memastikan pelaksanaan APBD 2021 berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Serta berdampak besar secara positif baik bagi daerah maupun bagi masyarakat,” ucap dia, diruang kerjanya kantor DPRD Banjar, Selasa (22/12/2020).
Dikatakan dia, pimpinan DPRD Banjar akan membuat skema pengawasan yang laporannya bottom up atau langsung diterima dari masyarakat.
“DPRD juga berharap pelaksanaan yang bersifat pembangunan secara fisik wajib memasang plank proyek sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat,” sambung dia.
Terlebih lagi, diharapkan dia, pengusaha jasa konstruksi yang menjadi mitra kerja pemerintah daerah setempat mengedepankan kualitas hasil pekerjaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Pejabat pembuat komitmen harus lebih selektif dalam memilih pelaksana. Mengutamakan kualitas sebagai penilaian untuk menjalin kerjasama selanjutnya,” tegas dia.
Lebih keras, dikatakan dia, mengingatkan baik pejabat maupun penyelenggara pemerintah lainnya untuk tidak terlibat atau berperan ganda yang mengarah pada pelanggaran etika maupun pelanggaran hukum.
“PNS ataupun penyelenggara pemerintah juga jangan sampai berperan ganda. Ditunjuk PPK atau pokja tapi juga menjadi kontraktornya. Itu tidak boleh lagi terjadi di Kabupaten Banjar, apalagi di era pemerintahan baru tahun depan,” sindir dia.
