Dongkrak PAD, PPI Batulicin Bakal Disulap Menjadi BLUD

Tanah Bumbu, lenterabanua.com – Terobosan baru buat pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Yakni ‘menyulap’ Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin, Tanah Bumbu, menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menyikapi wacana ini, anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi melakukan kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Batulicin, Tanah Bumbu, Rabu (2/6/2021), untuk mengecek kesiapannya.

Bacaan Lainnya

Menurut legislator yang akrab disapa Paman Yani ini, meski proyeksi percontohan akan difokuskan di PPI Batulicin, tak menutup kemungkinan pelabuhan lainnya juga akan menyusul.

“Tentu, akan mengarah juga ke pelabuhan perikanan lainnya. Seperti Banjar Raya Banjarmasin, Muara Kintap dan Kotabaru,” ujarnya.

Disebutkannya, selain sebagai penunjang sumber utama pendapatan kas daerah, bisa sebagai akselerasi kemampuan pelayanan agar terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

“Apakah itu juga mengundang income? bisa jadi, karena hari ini Pemprov terus menggenjot UPTD-UPTD yang ada di Kalsel untuk menjadi BLUD,” ungkapnya.

Kepala PPI Batulicin, Ahmad Syarwani mengatakan dalam menyongsong perubahan status BLUD, pihaknya telah menyusun berbagai rancangan bisnis yang akan diusulkan.

“Jadi kesiapan kami untuk pengembangan diantaranya optimalisasi pendapatan. Misalnya dari jasa masuk kapal, retribusi jasa usaha, jasa bongkar muat maupun sewa atau kontrak lahan,” paparnya.

Dijelaskannya, guna memacu pendapatan,
tentu akan dibangun pabrik es untuk ketersediaan para nelayan melaut. Terlebih, juga bakal pusat pemasaran distribusi ikan dan kios bagi pedagang.

“Kalau memungkinkan juga dibangun ADF dan Kasturit (tempat pengelola ikan),” katanya.

Sementara terkait kios nelayan dan pusat pemasaran distribusi ikan, ungkapnya, sudah masuk dalam tahap proses berita acara dan tinggal serah terima aset.

“Dari Pemkab Tanah Bumbu ke Pemprov Kalsel,” ucapnya.

Saat ini, PPI Batulicin masih bergantung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), untuk biaya operasional.

“Mudah-mudahan setelah menjadi BLUD setidaknya operasional akan bisa membiayai sendiri dan diharapkan ada peningkatan juga yang mencapai sebesar 60 persen melalui optimalisasi dari pendapatan tersebut,” bebernya.

Namun masih terbatas atau kurangnya keahlian dari SDM pihaknya, menjadi satu kendala. Sehingga butuh program peningkatan kualitas guna memaksimalkan aktivitas di PPI Batulicin bisa berjalan dengan baik dan lancar.

“Selain itu, sarana prasarana penunjang lainnya juga harus mendukung dan tetap terus dikembangkan,” pungkasnya. Tim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *