Banjarmasin – Direktur PEIPD Bina Bangda Kemendagri, Iwan Kurniawan, menyampaikan laporan komprehensif terkait kondisi perencanaan nasional dan daerah pada Rakor Bappeda se-Indonesia 2025 di Banjarmasin, Rabu (3/11/2025).
Ia menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan fase kritis bagi seluruh Bappeda.
“Tahun 2025 adalah tahun dimana Bappeda memiliki tugas sangat berat untuk mengawal penyusunan dokumen jangka panjang dan menengah secara simultan,” ujarnya.
Lebih lanjut Iwan menekankan bahwa dokumen perencanaan tidak boleh berhenti pada administrasi.
“Dokumen perencanaan tidak boleh hanya menjadi tumpukan kertas, tetapi panduan hidup yang menjamin keberlanjutan lintas kepemimpinan,” jelasnya.
Dalam paparannya, ia mengungkap bahwa Provinsi Kalimantan Selatan menjadi yang tercepat menetapkan RPJMD 2025–2029.
“Provinsi Kalimantan Selatan kami apresiasi sebagai yang pertama menetapkan Perda RPJMD,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan tantangan fiskal yang semakin ketat. “Dalam situasi penurunan TKDD, belanja penunjang harus dipangkas dan dialihkan pada belanja produktif,” ucapnya.
Di sisi lain, menurutnya inovasi pembiayaan wajib menjadi prioritas. “Bappeda harus mencari sumber pendanaan alternatif seperti KPBU, CSR, hingga skema blended financing,” ujarnya.
Iwan menegaskan bahwa Bappeda memegang peran vital dalam keberhasilan Program Strategis Nasional.
“Tagging kegiatan dalam SIPD harus benar-benar terukur agar sinergi pusat dan daerah dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya. [damc]
