Dewan Sentil Perusahaan Sawit Bandel

Rapat dengar pendapat LKPj tahun 2021 dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel.

Banjarmasin, lenterabanua.com – Gaji buruh perusahaan sawit masih sering dirugikan. Pasalnya, perusahaan sawit sering mengubah aturan seenaknya. Ini mendapat sorotan Anggota DPRD Provinsi Kalsel ketika rapat dengar pendapat Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) tahun 2021 dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, Senin (25/4/2022).

Bacaan Lainnya

“Sampai sekarang masih ada perusahaan sawit yang merubah aturan seenak jidat,” kata Anggota Komisi IV, Wahyudi.

Sejumlah perusahaan sawit itu kata politisi PDI Perjuangan ini, menerapkan aturan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Misalnya aturan pengupahan dengan target tonase bukan dihitung berdasarkan jam kerja. Alhasil, jika tidak mencapai target, upah buruh dipotong. Hal itu sangat merugikan buruh. Padahal mereka sudah bertahun-tahun membantu meningkatkan produksi perusahaan.

Tidak salah jika, kaum buruh lantas membentuk asosiasi untuk memudahkan dalam menyampaikan aspirasinya. Dari asosiasi itulah para buruh meminta dewan membantu mencarikan solusi.

“Aliansi perwakilan buruh sampaikan aspirasi soal gaji itu dengan anggota dewan,” ujarnya.

Mantan Anggota DPRD Tapin ini mengingatkan, agar pemerintah turun tangan mengawasi perusahaan sawit yang bandel. Jangan sampai terus berlanjut, kasihan, karena yang dirugikan adalah buruh.

“Saya harap koordinasi antara Disnaker Provinsi dan kabupaten dipertebal, soalnya masih ada perusahaan yang merugikan masyarakat,” tegas Wahyudi. [sya]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *