Advertisement

2022, DPRD Kalsel Ditetapkan 23 Raperda Masuk Propemperda

Anggota Badan Pembentukan Perda (BP Perda) DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah.

Banjarmasin, lenterabanua.com – Sebanyak 23 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) telah ditetapkan masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022.

Anggota Badan Pembentukan Perda (BP Perda) DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah menyampaikan, Gubernur menyampaikan surat tertanggal 22 November 2021 kepada Ketua DPRD Provinsi, tentang penyampaian program pembentukan Perda tahun 2022.

Yakni terdiri dari delapan usulan raperda termasuk tiga raperda dalam daftar kumulatif terbuka.

“Selain itu BP Perda juga telah menerima usulan-usulan Raperda inisiatif dari masing-masing pimpinan komisi DPRD Kalsel sebanyak 15 usulan raperda,” katanya kepada wartawan, belum lama tadi.

Selanjutnya, lanjut Abidinsyah, BP Perda menindaklanjuti dengan rapat koordinasi dan harmonisasi bersama masing-masing pimpinan komisi DPRD serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Kalsel.

“Hasil rapat koordinasi tersebut akhirnya menyepakati usul raperda dimasukkan dalam Propemperda tahun 2022 sebanyak 23 buah,” ujarnya.

Diketahui, Propemperda DPRD Kalsel tahun 2022 tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua Dewan Provinsi, Supian HK, Kamis (25/11/2021) lalu.

Sementara, beberapa raperda yang masuk dalam Propemperda Kalsel tahun 2022 tersebut, diantaranya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, Raperda tentang perubahan APBD 2022, Raperda tentang APBD 2023, dan Raperda Perubahan Atas Dasar Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemudian Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalsel Tahun 2015-2035, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Revolusi Hijau, Raperda Penanaman Penyertaan Modal Pemprov Kalsel kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel.

Disusul Raperda tentang Penambahan Penyertaan modal kepada PDAM Intan Banjar, Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

Selanjutnya Raperda tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Air Limbah di Wilayah Provinsi Kalsel, Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir di Wilayah Kalsel, Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Selain itu Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Raperda tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pondok Pesantren, Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan, Raperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

Ditambah Raperda tentan Inovasi Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Raperda tentang Pengendalian Usaha Pertambangan dan Bahan Galian C pada Wilayah Sungai. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *