Sekretariat DPRD Kalsel studi komparasi ke Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Bumbu di kawasan perkantoran di Gunung Tinggi, Jumat (25/3/2022).
Tanah Bumbu, lenterabanua.com – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu mengaku masih ada 20 Persen Wilayah di Bumi Bersujud blank spot atau tak terjangkau sinyal.
Sehingga pihaknya terus berupaya mengatasi kawasan blank spot agar masyarakat bisa menikmati kenyamanan layanan komunikasi. Hal itu diungkapkannya Kepala Diskominfo SP, Ardiansyah, Jumat (25/3/2022) didepan wartwan presroom DPRD Kalsel.
“Karena masih sekitar 20 persen kawasan di Tanah Bumbu yang blank spot,” kata Ardiansyah saat menerima studi komparasi Sekretariat DPRD Kalsel, di Batulicin.
Diungkapkannya, kawasan menjadi perhatian Pemkab Tanah Bumbu, mengingat masyarakat tidak terjangkau jaringan internet.
“Padahal ketersediaan jaringan internet sudah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini,” tambahnya.
Untuk itu, sejak 2017 lalu telah meminta bantuan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, khususnya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk membangun menara komunikasi.
“Kita juga dibantu anggota DPR RI asal Kalsel untuk merealisasi pembangunan menara komunikasi,” ujarnya.
Ditambahkan, saat ini telah dibangun beberapa menara komunikasi di daerah yang blank spot maupun jaringannya lelet.
“Khususnya yang berada di daerah perbatasan dengan kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Kotabaru dan Banjar,” jelasnya.
Selain itu, beberapa provider juga berminat untuk membangun menara komunikasi, namun terkendala masalah hutan, sehingga perizinannya perlu diselesaikan lebih dulu.
“Rencananya tahun ini akan dibangun 10 menara komunikasi dari perusahaan komunikasi,” ucapnya.
Bahkan usulan empat menara komunikasi di daerah Satui, Sungai Loban dan Kuranji juga disetujui dibangun.
“Kalau untuk kawasan perkantoran, semuanya sudah terjangkau internet. Bahkan beberapa aplikasi sudah terintegrasi,” ungkapnya.
Sementara Kabid Statistik dan Persandian Dinas Kominfo SP Tanah Bumbu, Sobari mengakui, ada lima indeks dan 10 variabel yang harus dipenuhi untuk mengamankan informasi.
“Salah satunya dengan penerapan tandatangan elektronik untuk mengamankan dokumen yang harus ditindaklanjuti kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” kata Sobari.
Kasubbag Rumah Tangga, Perlengkapan dan kehumasan Sekretariat DPRD Kalsel, Deddy Noraidi mengakui, pemilihan Kabupaten Tanah Bumbu dikarenakan kabupaten tersebut memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan media.
“Tidak hanya di Kabupaten Tanah Bumbu, namun juga di Provinsi Kalsel,” kata Deddy, yang memimpin rombongan.
Deddy mengakui, Sekretariat DPRD Kalsel memiliki anggaran untuk mengajak wartawan yang tergabung di pressroom untuk meningkatan wawasan.
“Studi komparasi ini dalam rangka meningkatkan wawasan wartawan di lingkungan dewan,” tambahnya. [lian]
