Legislator Kalsel yang akrab disapa Paman Yani saat menyambangi PT Jhonlin Agro Lestari, di Desa Mentawakan Mulia, Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Tujuannya sosialisasi Perda Nomor 05 Tahun 2011 soal penerimaan pajak daerah.
Tanah Bumbu – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, turut mengingatkan, agar setiap perusahaan yang terdaftar resmi sebagai penyumbang pajak air permukaan (PAP) dapat mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang tertuang di dalam Perda Nomor 05 Tahun 2011 soal penerimaan pajak daerah.
Hal itu disampaikannya saat menyambangi perusahaan perkebunan sawit, PT Jhonlin Agro Lestari, di Desa Mentawakan Mulia, Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, belum lama tadi.
Kedatangannya ini, tak lain untuk memberikan pemahaman lebih dalam soal pajak daerah melalui Sosialisasi Propem, Perda, Rancangan Perda dan Perundang-Undangan.
Terkhusus, penekanannya itu lebih mengenalkan berapa besaran tarif untuk pemakaian Pajak Air Permukaan (PAP) yang digunakan untuk aktivitas industri persawitan.
“Yang jelas, tujuannya mendorong perusahaan agar mampu memahami perda ini serta ikut berkontribusi dengan cara taat membayar pajak salah satunya PAP,” ujarnya, melalui rilis yang disampaikan pada Minggu (13/8/2023) malam.
Ia mengemukakan, untuk melakukan penerimaan PAP tentu tidak sembarangan. Karena ada klasifikasinya. Hal ini pun jelas juga dirincikan didalam perda tersebut.
“Ini pun sebagai bentuk upaya kita agar tunggakan PAP dari sejumlah perusahaan tak bakal terjadi,” ungkap legislator yang sering akrab disapa Paman Yani.
Sementara itu, General Manager PT JAL, Muhammad Imran, turut memberikan apresiasi atas kesedian anggota DPRD Kalsel itu untuk menyampaikan secara langsung soal isi di dalam perda pajak daerah. Baik pengenaan tarif pemakaian atau pun sebaliknya.
“Jarang ada anggota DPRD Kalsel yang secara langsung turun ke lapangan dan mau mensosialisasi perda ini,” tukasnya. [din]
