Jakarta — Kinerja DPRD Kalimantan Selatan, khususnya Badan Anggaran (Banggar), mendapat apresiasi langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Pasalnya, pembahasan perubahan APBD Tahun 2025 yang dilakukan DPRD Kalsel dinilai sebagai yang tercepat di Indonesia.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, menyampaikan bahwa percepatan pembahasan anggaran ini bukan semata-mata soal memenuhi target waktu, melainkan bagian dari komitmen legislatif dan eksekutif dalam menghadirkan perencanaan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Hal ini disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Badan Anggaran DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta, Senin (21/7/2025).
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel, HM Alpiya Rakhman.
“Dalam menyusun KUA-PPAS 2026, kita ingin setiap program benar-benar berdampak langsung. Jangan sampai hanya anggaran yang tertulis, tapi tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Kalau tidak realistis, lebih baik tidak dianggarkan,” tegas Kartoyo.
Menurut Kartoyo, kegiatan FGD ini merupakan bentuk komitmen bersama DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, khususnya dalam proses perencanaan anggaran daerah.
“FGD ini bukan sekadar agenda tahunan. Ini forum penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal Kalsel ke depan agar lebih berpihak dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan, penyusunan KUA-PPAS 2026 harus dijalankan secara harmonis dan penuh kehati-hatian, terlebih menghadapi dinamika fiskal yang fluktuatif.
Terlebih, tantangan tahun 2026 diprediksi masih diwarnai dinamika global yang tidak menentu, tingginya kebutuhan infrastruktur dasar, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik.
“Minimal 80 persen dari target yang ditetapkan dapat tercapai. Jika tidak sesuai, lebih baik jangan dianggarkan. Kita menginginkan setiap anggaran benar-benar menyentuh dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegas Kartoyo.
Kartoyo juga berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang diskusi yang produktif, khususnya dalam menyelaraskan target-target makro fiskal daerah dengan program-program sektoral prioritas.
Dalam kesempatan yang sama, Roy John Erasmus, S., Kasubdit Perencanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, turut memberikan apresiasi atas kinerja DPRD Kalsel.
Ia menyebut, Badan Anggaran DPRD Kalsel telah menunjukkan langkah positif dengan bergerak cepat pasca pelantikan kepala daerah dan legislatif.
“Kami mengapresiasi langkah cepat yang ditunjukkan DPRD Kalsel. Setelah pelantikan kepala daerah dan legislatif, pembahasan perubahan APBD 2025 sudah langsung berjalan sesuai jadwal, bahkan Kalsel menjadi yang paling pertama se-Indonesia,” ungkap Roy John
Menurutnya, langkah cepat yang diambil DPRD Kalsel ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ketertiban perencanaan keuangan daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional. Ia berharap keberhasilan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mempercepat proses perencanaan anggaran.
Ia berharap, dengan adanya FGD ini, seluruh pihak semakin solid,melahirkan rumusan terbaik yang sejalan dengan kebijakan nasional, RPJMN, serta RPJMD daerah, demi pembangunan Kalsel yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. [hmsdprd]
