Banjarmasin – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer melakukan visitasi ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penilaian dan pendampingan dalam mempersiapkan Labkesda sebagai laboratorium rujukan untuk pemeriksaan skrining bayi baru lahir (newborn screening).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disampaikan pada awal tahun 2025 melalui kunjungan resmi ke Kementerian Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan DPRD Kalimantan Selatan.
“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya komitmen dari Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang telah berinisiatif dan berpartisipasi aktif dalam upaya pelaksanaan skrining bayi baru lahir,” ujar dr Weni Muniarti, MPH selaku perwakilan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan visitasi di Banjarmasin, Kamis (28/8/2025).
Ia menegaskan bahwa skrining bayi baru lahir merupakan bagian penting dari agenda transformasi kesehatan nasional yang digagas oleh Kementerian Kesehatan.
“Ini adalah komitmen kami dalam transformasi layanan primer, di mana salah satu pilar utamanya adalah pelaksanaan skrining terhadap 14 penyakit kronis, termasuk skrining bayi baru lahir,” jelasnya.
Skrining ini bertujuan untuk mendeteksi tiga parameter penyakit bawaan sedini mungkin pada bayi baru lahir, yaitu hipotiroid kongenital, hiperplasia adrenal kongenital, dan defisiensi enzim G6PD.
“Kami tidak datang untuk menilai atau memberi skor. Kami hadir untuk mendampingi, melihat kesiapan, dan membantu Labkesda Kalimantan Selatan agar benar-benar siap menjalankan layanan ini dengan baik. Secara dokumen, laboratorium ini sudah memadai — dari sisi sarana, alat, hingga sumber daya manusianya. Namun kami juga akan melihat kesiapan dari sisi praktik dan simulasi pelaksanaannya,” imbuh dr Weni.
Menurutnya, sebelum laboratorium ini ditetapkan sebagai rujukan pemeriksaan bayi baru lahir, diperlukan simulasi teknis agar saat implementasi penuh nanti, proses pemeriksaan berjalan optimal, terutama mengingat jumlah bayi baru lahir dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang akan menjadi sasaran program ini.
Kemenkes berharap agar Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan dapat segera ditetapkan sebagai laboratorium rujukan, sehingga akses masyarakat terhadap layanan skrining bayi baru lahir menjadi lebih dekat dan terjangkau tanpa harus mengirimkan sampel ke luar daerah.
“Harapannya, hasil dari visitasi ini menunjukkan kesiapan yang tinggi, sehingga proses pengajuan dan pengoperasian sebagai laboratorium rujukan dapat segera terealisasi,” tutup dr Weni.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan anak Indonesia sejak dini, sekaligus mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) melalui penurunan angka kematian dan kecacatan pada bayi baru lahir. [scw.mc]
