Kotabaru, lenterabanua.com – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalsel, menghelat Temu Koordinasi Penerapan Logbook Penangkapan Ikan, di Pelabuhan Perikanan Kotabaru Jalan Raya Stagen Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kamis (23/9/2021).
Kegiatan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada nakhoda dan pemilik kapal, terkait kewajiban pelaporan kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan melalui Logbook Penangkapan Ikan.
Turut hadir Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi menjadi salah satu nara sumber. Sementara, peserta temu koordinasi ini para nelayan di tiga desa di Kotabaru dan seluruh pelabuhan di Kalsel.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kalsel Rusdi Hartono mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan para nelayan dalam mengisi logbook penangkapan ikan.
Mengingat hal ini sangat penting sehingga produksi tangkapan ikan di Kalsel dapat tercatat dengan baik dan untuk merumuskan kebijakan selanjutnya.
“Kita tidak akan keluarkan Surat Persetujuan Berlayar kalau tidak ada logbooknya,” tegasnya, yang juga menjadi narasumber.
Sedangkan, Kepala Pelabuhan Kotabaru Nurbani mengungkapkan, saat ini tercatat ada 28 unit kapal menggunakan elektronik logbook penangkapan ikan.
“Saat ini Kotabaru yang terbanyak diantara beberapa pelabuhan perikanan di Kalsel karena disini memiliki banyak kapal penangkap ikan,” katanya.
Nurbani menambahkan rata-rata para nelayan sudah bisa menggunakan E-logbook.
“Tinggal pelaporannya yang harus terus ditingkatkan karena data ini tidak hanya di Pemprov tetapi juga ke Kementerian secara online,” tandasnya.
Sementara Muhammad Yani Helmi, menilai kegiatan ini sangat penting, agar semua nelayan di Kalsel mengetahui dan memahami penerapan Logbook penangkapan ikan bagi kelestarian sumber daya ikan.
“Kegiatan ini sangat bagus, tidak hanya bagi nelayan di Kotabaru tetapi di seluruh wilayah di Kalsel yang ada potensi perairan dan kelautannya,’ ungkap legislator yang akrab disapa Paman Yani ini.
Menurutnya, seperti di Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kabupaten Banjar dan ujung wilayah Kabupaten Barito Kuala. Dengan penerapan logbook ini maka data sumber daya ikan yang dihasilkan bisa lebih akurat.
“Di samping itu, dari kegiatan seperti ini, diharapkan kendala-kendala yang dihadapi para nelayan ketika melaut dapat dideteksi lebih awal agar bisa segera dicarikan solusinya,” lanjutnya.
Oleh karena itu, harapnya, para nelayan dapat memahami bahwa Pemprov benar-benar memperhatikan pencatatan hasil tangkap ikan ini sebagai bahan evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap perlu.
“Kita juga menginginkan kendala para nelayan dapat terdeteksi secara awal, misalnya ketika hasil tangkapnya mengalami penurunan, apakah disebabkan alat tangkapnya yang kurang atau wilayah tersebut tidak lagi memiliki banyak ikan untuk ditangkap,” sambungnya.
Sehingga keberlangsungan ekosistem di laut benar-benar terjaga dan berkesinambungan.
Dikatakannya, kolaborasi antara DKP dan wakil rakyat seperti ini sangat bagus. Ini menunjukkan eksekutif dan legislatif bisa bareng menyampaikan informasi atau peraturan yang perlu disosialisasikan. ***
