Tanah Bumbu, lenterabanua.com – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tanah Bumbu Tahun Anggaran (TA) 2022 diberikan catatan sejumlah fraksi-fraksi di DPRD dalam rapat paripurna dewan, Kamis (8/6/2023) kemarin, saat penyampaian pandangan umum.
“Sebagai mitra kerja yang baik, Fraksi Amanat Nasional Demokrat menyampaikan catatan penting dan mendasar terkait LKPJ Bupati TA 2022,” kata Ketua Fraksi Amanat Nasional Demokrat, H Fawahisah Mahabatan, SE, SH, MH, Jumat (9/6/2023).
Dalam catatan fraksi ini, pendapatan daerah ditargetkan 2 triliun 31 milyar 80 juta 856 ribu 341 rupiah, terealisasi sebesar Rp 2.269.612.714.261,81atau 111,74 persen.
Sementara belanja daerah tahun 2022 dialokasikan 2 triliun 137 milyar 501 juta 813 ribu 739 rupiah, terealisasi sebesar Rp2.019.856.012.613,57 atau 94,50 persen. Sisa silpa surplus 266 milyar 177 juta 659 ribu 46 rupiah.
Dijelaskan fraksi ini, infrastruktur adalah faktor yang memegang peranan penting untuk pertumbuhan yang baik serta penyediaan akses terhadap pelayanan publik. Tantangan infrastruktur yang dihadapi Tanah Bumbu adalah kualitas infrastruktur jalan yang masih harus ditingkatkan.
“Walaupun sebagian besar desa telah memiliki akses jalan, namun sebagian besar mengalami kerusakan, program penyelenggaraan jalan masih belum maksimal,” ungkap Fawahisah.
Disebutkannya, di lapangan masih banyak yang perlu pembangunan jalan, diperbaiki dan dipelihara, seperti daerah Kusan Hilir daerah khusus daerah perkebunan kelapa.
“Misalnya di Desa Penyolongan yang sampai sekarang masih belum diaspal. Kemudian Desa Rantau Panjang Hilir, jalan penghubung antar Desa Damar Indah ke Sumber Sari, Sumber Sari ke Sungai Dua Laut dan desa-desa yang lain yang perlu menjadi perhatian khusus,” bebernya.
Kemudian, sambungnya, masalah kesejahteraan petani dan nelayan khususnya nelayan kecil masih merupakan tantangan besar di sektor pertanian dan perikanan. Tingkat upah pekerja sebagai petani dan nelayan di Tanah Bumbu secara rata-rata lebih rendah dibanding sektor lainnya.
“Ditambah persoalan peningkatan harga produk yang tidak sebanding dengan peningkatan harga atau pendapatan hasil pertani dan nelayan,” terangnya.
Ia juga menyoal bidang kesehatan. Meski telah berhasil menyadarkan masyarakat untuk pentingnya hidup sehat, namun keberhasilan ini belum ditunjang dengan sarana prasarana Kesehatan yang tersedia di desa.
“Seperti ketersedian air bersih masih sulit diperoleh di daerah-daerah tertentu, saluran air PDAM belum merata,” imbuhnya.
Lantas ia menambahkan terkait program menyelamatkan pesisir pantai sebagai salah satu warisan alam yang menjadi tempat para nelayan beraktivitas mencari nafkah.
“Kami juga kritisi fakta banyak para karyawan putra daerah yang bekerja di perusahaan di Tanah Bumbu dipindah tempatkan ke luar provinsi. Bagaimana perlindungan pemerintah daerah terhadap putra daerah,” tanyanya.
Terkait dokumen hasil audit BPK atas LPJ ABPD TA 2022, sambungnya, fraksinya belum bisa memahami. Karena dokumen yang disajikan hanya berupa rencana aksi (Action Plan) tindak lanjut rekomendasi BPK RI.
“Fraksi kami berharap documen yang disajikan dapat lebih jelas dan lengkap,” tegasnya.
