- DPRD Kalsel gelar Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Gubernur terhadap raperda APBD 2022, di Rumah Banjar.
Banjarmasin, lenterabanua.com – DPRD Kalsel menggelar Rapat Paripurna Dewan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas penjelasan Gubernur terhadap raperda APBD TA 2022, Senin (8/11/2021) di Rumah Banjar.
Dalam pandangannya, fraksi PDI-Perjuangan meminta Pemprov Kalsel untuk berperan aktif dan kreatif dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan.
Pemerintah juga diharapkan membelanjakan anggaran untuk kemajuan daerah. Fraksi PDI perjuangan melihat potensi pada bidang pendapatan yang masih bisa ditingkatkan diantaranya dari sektor PAD yaitu penerimaan dari BUMD yang selama ini belum maksimal memberikan kontribusi kepada PAD.
Kemudian selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan juga menyarankan agar belanja barang dan jasa diperhatikan dimasa pemulihan ekonomi.
Sehingga belanja daerah lebih difokuskan kepada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dalam mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pandangan ketiga terkait percepatan pemulihan ekonomi Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah agar membangkitkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah untuk membangkitkan ekonomi masyarakat pada masa pandemi.
Dalam bidang kesehatan diminta agar APBD dapat melanjutkan insentif tenaga kesehatan dan menjadi prioritas oleh pemerintah agar tidak adanya penundaan dalam pemberian insentif.
Selanjutnya Fraksi PDI-Perjuangan memandang perlu adanya regulasi dan pemberian punishment kepada SKPD yang tidak optimal dalam kinerjanya. Kalau perlu adanya pemotongan anggaran bagi SKPD yang berpotensi menyumbang silpa.
Sehingga diharapkan seluruh SKPD dapat melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional,transparan dan akuntabel untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyarankan kepada SKPD agar memberikan anggaran pada program dan kegiatan untuk acara perlombaan atau kejuaraan yang mewakili atau membawa nama Kalsel di level nasional.
Terakhir, Fraksi PDI-Perjuangan menganggap perlu dialokasikannya alsintan bagi Petani serta perbaikan jalan usaha tani dalam upaya mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Selatan.
Rancangan APBD Kalsel Tahun 2022 sudah disampaikan Gubernur Sahbirin Noor didasarkan prinsip, diantaranya mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Selain itu, juga dijelaskan APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah serta mengajak pihak-pihak terkait utuk menggali dan mengoptimalkan potensi daerah, bekerja dengan sepenuh hati untuk membangun Kalimantan Selatan yang Maju (Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan). *ril
