Banjarbaru, lenterabanua.com – Seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu didorong dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) secara maksimal.
Menurut Sekretaris Kabupaten Tanah Bumbu DR Ambo Sakka, hal tersebut penting, sebab penyusunan LPPD merupakan salah satu fase yang krusial dalam siklus mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah.
“Apalagi ini telah diatur Undang-undang No 23 tahun 2014, jika kepala daerah wajib menyampaikan LPPD, LKPJ dan ringkasan LPPD,” ungkapnya dalam Bimbingan Teknis di Banjarbaru, Selasa (26/1/2022) kemarin.
Menurutnya, bimtek ini menjadi sangat penting mengingat kegiatan ini mampu menyamakan persepsi para pimpinan SKPD masing-masing penanggung jawab urusan untuk menyediakan sejumlah data lebih maksimal sehingga LPPD tahun 2022 lebih berkualitas.
Ia menyebutkan, penyelenggaraan pemerintah di Tanah Bumbu kini berjalan sesuai dengan semangat perubahan berdasarkan paradigma baru yang berkembang.
Yakni penyelenggaraan pemerintahan yang berazaskan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
“Walaupun nilainya masuk dalam kategori sangat tinggi, akan tetapi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di seluruh Indonesia, masih terdapat selisih beberapa angka dari peringkat pertama nasional,” jelasnya.
Selain itu lanjut Ambo Sakka, dengan adanya Bimtek ini dapat menjadi bahan bagi setiap SKPD penanggung jawab urusan untuk dapat memahami dengan baik metode pengumpulan data indikator kinerja outcome dan indikator kinerja output.
Yaitu yang akan dikumpulkan nantinya dalam proses penyusunan LPPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2022, sehingga nilai capaian LPPD Kabupaten Tanah Bumbu mampu bersaing dengan kabupaten lainnya.
“Saya juga berharap Kabupaten Tanah Bumbu juga mampu bersaing meraih peringkat terbaik pada tingkat nasional dan juga bisa melaksanakan pengumpulan LPPD lebih awal dari waktu yang ditentukan oleh Pemerintah,” tutup Sekda.
Bimtek ini diikuti 150 peserta dari penyedia data LPPD dari masing-masing SKPD. Rangkaiannya menuangkan komitmen dalam penyusunan LPPD secara lebih baik, karena LPPD ini merupakan indikator utama keberhasilan pemerintahan daerah. ***
