“Kalau Mardani tidak mau cuti, maka sebaiknya PBNU yang menonaktifkan Mardani demi menjaga marwah Nahdlatul Ulama agar tidak terseret-seret persoalan pribadi pengurus elitenya di masa lalu,” saran Yusuf.
Sebab menurut Yusuf, Mardani H Maming dipanggil paksa hakim Tipikor terkait urusan pribadi Mardani saat menjadi Bupati Tanah Bumbu yang peristiwanya terjadi jauh sebelum menjadi pengurus elite PBNU.
Sementara terpisah, pandangan berbeda disampaikan Angga Prabu, anggota HIPMI Kota Depok, yang menganggap kehadiran Mardani H Maming yang merupakan Ketua BPP HIPMI di persidangan Tipikor dengan kawalan Banser menunjukkan dia orang baik.
“Dari video-video yang beredar, ternyata Ketum Mardani juga dikawal teman-teman dari Banser dan Ansor sampe ratusan. Logikanya begini, kalau dia bukan orang baik, gak mungkinlah sampai ada yang mengawal begitu banyaknya, begitu hebatnya,” kata Angga.
Selain dikawal Banser, menurut Angga, Ketua Umum HIPMI juga dikawal anggota-anggota HIPMI Banjarmasin dan Kalsel.
Menurut Angga, dukungan HIPMI menunjukkan bahwa mereka memang meyakini adanya kriminalisasi terhadap Mardani.
“Kalau kita teman-teman HIPMI, kita pasti bersama ketua kita, karena memang awalnya ada penggiringan opini saat jadi saksi virtual yang ternyata dianggap tidak sah, sampai akhirnya ada pemanggilan paksa untuk hadir. Nah ternyata di balik ini semua, Ketum Mardani bilang ada banyak pihak yang ingin menjatuhkan dia,” kata Angga.
Menurutnya ada upaya menggiring opini bahwa Mardani yang hanya sebagai saksi, seolah diopinikan menjadi tersangka. [ril]
