Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan yang baru, Harry Bowo, dalam kegiatan Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan di Gedung Idham Chalid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (15/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Harry Bowo resmi menggantikan Ayi Riyanto yang mendapat penugasan baru di Jawa Tengah.
Pergantian kepemimpinan ini menjadi bagian dari upaya melanjutkan sinergi antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Pemprov Kalsel dan BPKP dalam mendukung pengelolaan keuangan serta pelaksanaan pembangunan daerah.
Ia berharap, kepemimpinan yang baru dapat melanjutkan sekaligus meningkatkan kolaborasi yang selama ini telah berjalan dengan baik.
“Kepada Pak Harry Bowo, kami mengucapkan selamat datang di Kalimantan Selatan. Mari kita bergabung dan berkolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi vertikal untuk membangun tata kelola keuangan dan pembangunan yang ada di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Menurut Muhidin, pendampingan dan pembinaan dari BPKP memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah memastikan setiap tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Ia menilai, pembinaan yang dilakukan lembaga pengawasan dapat menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus memperbaiki proses pengelolaan keuangan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Sekarang penekanannya adalah pada pembinaan. Kadang-kadang kita tidak mengetahui apakah perencanaan atau pengelolaan ini sudah benar. Ternyata masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan bimbingan terus-menerus dari BPKP agar kita dapat meningkatkan wawasan mengenai keuangan dan pembangunan,” jelasnya.
Muhidin menegaskan, Pemprov Kalsel berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan pembangunan agar pelaksanaannya semakin tertib, tepat, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dengan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat dalam memperoleh arahan terkait pengelolaan anggaran.
Menurutnya, upaya pencegahan melalui pendampingan dan konsultasi perlu menjadi perhatian agar potensi kesalahan dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan.
“Kalau zaman saya memerintah ini, saya harus tekan, tidak ada lagi kesalahan yang fatal. Kita harus memperbaiki bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dan benar untuk membangun Kalimantan Selatan yang lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh, melalui Deputi Akuntan Negara, Iwan Taufiq Purwanto, menyampaikan bahwa pengukuhan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak hanya di lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga instansi vertikal dan badan usaha, termasuk BUMN dan BUMD.
Ia menegaskan, BPKP memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan serta efektivitas pembangunan, mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga desa.
“Kami berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel yang baru, Saudara Harry Bowo, dapat diterima sebagai mitra kerja yang bisa langsung melanjutkan kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik saat ini, serta dipertahankan atau bahkan terus ditingkatkan,” ungkapnya. [mckalsel]
About the Author
