PT Antang Gunung Meratus Reklamasi Ulang Eks Tambang Ilegal

ILLEGAL MINING : PT Antang Gunung Meratus (AGM) mereklamasi ulang areal pertambangan yang pernah digali oleh pelaku pertambangan ilegal.

 

Bacaan Lainnya

 

Martapura, Lenterabanua.com – PT Antang Gunung Meratus (AGM) mereklamasi areal eks tambang ilegal di Blok I Desa Rampah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, Kalsel, Kamis (11/11/2021) lalu.

Total area eks tambang ilegal yang direklamasi sekitar 10 hektare lebih. Sebagiannya sudah dilakukan reklamasi pada beberapa waktu sebelumnya.

Sedangkan penanaman pohon  secara seremonial ada 200 pohon, sebenarnya, sudah 6 ribu pohon ditanam di lahan eks ilegal mining sekitar 10 hektare.

Pohon yang ditanam hari ini terdiri dari jambu mete, sengon buto, jengkol, dan bambu. Kegiatan reklamasi ini PT AGM menggandeng Dinas ESDM Kalsel, Dinzipur 8, Pam Obvit Polda Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup Banjar, serta LSM dari Lembaga Peduli Lingkungan Indonesia (LPLI).

“Ini bentuk tanggung jawab PT AGM sebagai pemegang PKP2B (perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara),” ujar Kepala Teknik Tambang PT AGM, Imam Arifyanto.

Dijelaskannya, sejatinya area Blok I ini sudah lama selesai ditambang oleh PT AGM sejak tahun 2007. Lantaran masih ada menyimpan batubara cadangan sehingga dikeruk oknum tidak bertanggung jawab sekitar 2015.

Penambang tanpa izin kata Imam, hanya menggali dan mengambil batubara tanpa adanya pertanggung jawaban melakukan pemulihan dengan reklamasi. Sehingga PT AGM yang punya konsesi mesti harus bertanggung jawab.

Sementara Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Kalsel, A Gunawan Harjito menerangkan, PKP2B PT AGM sudah sejak 1998. Untuk area Blok I ini sudah lama selesai ditambang dan direklamasi.

“Artinya kan sudah dihijaukan lahannya, namun karena keberadaan illegal mining ini mau tidak mau PT AGM harus melakukan reklamasi ulang,” ujar Gunawan.

Lantas bagaimana pengawasan dari Dinas ESDM Kalsel? Gunawan menjelaskan pihaknya punya kewajiban melaporkan ke Kementerian ESDM dan kepolisian.

“Masalah penegakan hukum, sebenarnya ini kewenangan kami sudah tidak ada lagi karena jadi kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian bila ada illegal mining kami punya kewajiban melaporkan. Misal Antang menyampaikan ke kami, pertama kami menyampaikan ke Dirjen Minerba Kementerian ESDM, kedua kami menyampai kepolisian. Kewajiban kami sampai di situ,” paparnya.

Sedangkan Kanit II Waster PAM Obvit Polda Kalsel, Kompol Rokhim S menjelaskan sejak adanya MoU antara PT AGM dan Polda Kalsel pada Februari 2020 dengan membentuk tim gabungan, para penambang liar berhasil diberantas.

“Sekitar 5 bulan setelah adanya MoU, kita melaksanakan operasi alhamdulillah dari Blok 1 hingga Blok 6 dari Kabupaten Banjar sampai Kabupaten HST, detik ini sudah nol penambang ilegal di PT AGM,” ujar Kompol Rokhim.

Ia melanjutkan, dari sejumlah kasus total sudah 27 alat berat milik penambang ilegal disita dengan tersangka 34 orang.

“Semuanya sudah diproses sekitar setengah tahun lalu. Mudah-mudahan MoU ini terus berlanjut karena hanya satu tahun berlaku,” terangnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *