Polda Kalsel Terima Aspirasi Massa, Tim Meluncur ke Hauling 101 Tapin

 

 

Bacaan Lainnya

 

 

 

 

Banjarmasin, Lenterabanua.com – Ratusan massa dari Kelompok Pemerhati Kinerja Pemerintah dan Parlemen Kalimantan Selatan (KKMPH) akhirnya turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Didukung oleh para pekerja angkutan tambang, pendemo memohon kepada Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto memenuhi permintaan warga.

Pasalnya, penutupan jalan Hauling  AGM dilimpahkan dari Polres Tapin ke Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kalsel dan saat ini masih berjalan. Namun, Massa bersyukur, Kapolda Kalsel bersedia menerima aspirasi dan langsung mengirim tim ke lokasi sengketa. Akhirnya, para pekerja angkutan dan buruh pelabuhan bakal bisa beraktivitas lagi.

“Kami berterima kasih kepada Kapolda Kalsel Irjen Polisi Rikwanto yang memenuhi permintaan para tokoh Kalsel. Beliau sangat peka dan memiliki solusi baik,” kata Aliansyah, pimpinan aksi demo damai di Banjarmasin, Kamis (16/12/2021) siang.

Terpisah, Advokat Supiansyah Darham dalam rilis resminya menyampaikan latar belakang kasus ini. Awalnya, pada Maret 2010, PT Anugerah Tapin Persada (ATP) yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, diwakili Kurator membuat perjanjian Kerja sama penggunaan tanah antara AGM dan ATP.

Inti Objek Perjanjian tahun 2020 itu adalah tukar-pakai tanah antar kedua belah pihak. Yakni, ATP bisa menggunakan sebidang tanah AGM seluas 1.824 m2 yang di sebelah timur Underpass Km 101 untuk jalan hauling ATP.

Sedangkan AGM bisa memakai bidang tanah ATP dengan luas yang sama di sebelah barat Underpass Km 101 untuk jalan hauling AGM. Pasal kesepakatan adalah perjanjian berlaku sepanjang tanah yang ditukar-pakai masih digunakan untuk jalan Hauling. Perjanjian tidak berakhir dengan berpindahnya kepemilikan tanah.

Perjanjian juga berlaku mengikat kepada para pihak penerus atau pengganti dari pihak yang membuat Perjanjian. Pada tahun 2010 juga, Kurator melelang aset dan proyek ATP dan dibeli oleh PT Bara Multi Pratama (BMP) sebagai pemenang lelang. Setelah itu BMP langsung menjualnya kembali kepada PT Tapin Coal Terminal (TCT).

Sejak itu, TCT yang mengelola aset dan proyek pelabuhan dan jalan hauling ATP dengan menggunakan tanah tukar-pakai sesuai Perjanjian 2010. Sedangkan AGM menggunakan dan merawat tanah ATP yang telah digantikan TCT untuk jalan hauling AGM.

Lalu mendadak muncul permasalahan AGM-TCT. Yaitu, pada 8 Oktober 2021, jalan hauling AGM ditutup di atas tanah Objek Perjanjian sebelah barat Underpass KM 101. Menggunakan spanduk bertuliskan kurang lebih “Tanah ini berdasarkan SPPF milik Suparmin Nomor 140 tahun 2021 dikuasakan kepada MA Wibisono, dilarang masuk/melintas”.

Kemudian spanduk dipindahkan oleh pihak AGM dan kejadian tersebut dilaporkan oleh AGM kepada Polres Tapin dengan dasar dugaan pelanggaran Pasal 162 UU Minerba tentang gangguan usaha terhadap usaha pertambangan yang sah.

Pada 13 Oktober 2021, tanah Objek Perjanjian tersebut kembali ditutup oleh Wibisono (pihak TCT) menggunakan 1 unit LV dan 1 unit DT. Jalan berhasil dibuka karena desakan masyarakat kontraktor hauling dan barging kepada TCT untuk membuka jalan dan ada mediasi dari Polres Tapin.

Lalu, pada 27 Oktober 2021, tanah Objek Perjanjian tersebut kembali ditutup oleh pihak TCT menggunakan 1 unit water truck yang menyerong di jalan. Kemudian Pihak AGM mengubah arah water truck dengan itikad baik agar jalan bisa kembali dilalui hauling kontraktor.

TCT berkirim surat kepada AGM yang mengatakan bahwa TCT sebagai pemilik tanah Objek Perjanjian di sebelah barat underpass Km.101. TCT merasa tidak terikat pada Perjanjian 2010. Kemudian AGM membalas surat tersebut dengan mengatakan bahwa AGM mempunyai hak untuk menggunakan tanah tersebut berdasarkan Perjanjian 2010.

Akibat kasus penutupan jalan hauling AGM tersebut di atas kemudian dilimpahkan dari Polres Tapin ke Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kalsel dan saat ini masih berjalan. Pada 29 Oktober 2021, TCT melaporkan AGM di Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Kalsel dengan dasar dugaan pelanggaran pengrusakan water truck (Pasal 406 KUH PIdana) dan masuk pekarangan (tanah Objek Perjanjian) (Pasal 167 KKUH Pidana).

Pada 24 November 2021, Ditreskrimum Polda Kalsel mengadakan Rapat Mediasi bagi AGM dan TCT di kantor Ditreskrimum.

Dalam rapat tersebut, TCT mengajukan beberapa permintaan yang nilainya sangat tidak masuk akal, termasuk permintaan fee yang terdapat perbandingannya di pasar.

Hal tersebut membuat tidak ada kesepakatan di dalam mediasi. Tetapi kedua belah pihak sepakat untuk bertemu kembali pada hari Rabu 1 Desember 2021 untuk kembali berunding. TCT benar-benar bergerak sepihak, karena selain masih ada proses hukum yang sedang berjalan, usaha-usaha mediasi juga masih dilakukan. Jika TCT mengajukan permintaan yang wajar dengan nilai normal di dalam mediasi, maka kesepakatan untuk penyelesaian masalah pasti akan tercapai.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *