Menu

Mode Gelap

Berita · 25 Nov 2021

Percepat Pengisian Direksi PT BIM


 Percepat Pengisian Direksi PT BIM Perbesar

  • Konsesi PT BIM : Komisi II DPRD Banjar melaksanakan sidak ke lokasi tambang PT BIM. Melihat langsung aktivitas pertambangan pasca putusan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Surabaya. Komisi mendesak pengisian direksi BIM 

 

– Sebagai Penghubung Pemerintah dengan Kurator

Martapura, Lenterabanua.com – Komisi II DPRD Banjar menilai, kekosongan Direksi PT Banjar Intan Mandiri (BIM) memengaruhi percepatan pemulihan kepailitan. Pasalnya, hampir satu tahun setelah ditetapkan pailit, owner BIM yaitu pemerintah daerah masih belum mengetahui sejauh mana perkembangan operasi PT BIM.

Sejak status pailit berlalu pada Desember 2020 lalu, otomatis BIM dikelola oleh kurator dibawah koordinasi hakim pengawas Pengadilan Niaga Surabaya. Alhasil, seluruh aktivitas dikelola oleh kurator sedangkan pemerintah hanya menunggu BIM kembali sehat setelah menyelesaikan seluruh kewajiban.

“Kami berencana segera melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif sejauh mana proses seleksi dewan direksi yang telah dilakukan, agar kekosongan direksi PT BIM bisa teratasi,” kata Ketua Komisi II DPRD Banjar Pribadi Heru Jaya usai melaksanakan kunjungan lapangan ke areal konsesi lahan PKP2B PT Banjar Intan Mandiri di wilayah Astambul Kabupaten Banjar, Rabu (25/11/2021) petang.

Meski hampir satu tahun sejak Desember 2020 dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya,  PT Banjar Intan Mandiri (PT BIM) masih belum ada indikasi percepatan pemulihan kepailitannya.

Dari pantauan langsung yang dilakukannya bersama Komisi II, Pribadi Heru Jaya mensinyalir bahwa target pemulihan status kepailitan masih jauh dari harapan.

“Selain produktivitas yang dikerjakan para kontraktor di lahan PT BIM masih rendah, juga persoalan teknis di lapangan mengalami kendala. Diantaranya  soal jalan hauling, pergantian kontraktor, dan soal utang piutang jaminan reklamasi antar kontraktor yang masih berpotensi terjadi sengketa,” tandasnya.

BACA JUGA  Miliki Narkoba, Wanita Cantik ini Harus Mendekam di Rutan Polres Tanah Bumbu

Padahal menurutnya, saat ini harga batubara relatif sangat tinggi. Semestinya, sekarang adalah waktu paling tepat akselerasi produktivitas batubara guna memenuhi kewajiban atas kepailitan yang didera PT BIM.

“ Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan RDP dengan semua stakeholder terkait dengan PT BIM untuk membicarakan persoalan pemulihan kepailitan PT BIM” tambahnya.

Seperti diwacanakan sebelumnya, Komisi II DPRD Banjar mendatangi lokasi tambang PT BIM. Sembari mendesak kurator mempercepat pemulihan kewajiban PT BIM. Status pailit PT BIM ini going concern akibat putusan PKPU. Komisi juga bakal bertanya langsung kepada kurator.

Sangat penting dipahami, pailit tidak bisa disamakan dengan istilah bangkrut. Itu dua perkara berbeda. Perusahaan bangkrut biasanya dialami badan usaha yang mengalami kerugian besar. Kondisi keuangan tidak sehat dan memaksa perusahaan berhenti beroperasi. Akibatnya, perusahaan gulung tikar.

Beda dengan status pailit, kadang perusahaan tetap beroperasi normal, arus kas juga ada. Pailit diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU). Dalam aturan tersebut, perusahaan dinyatakan pailit bila debitur (pemilik utang) mempunyai dua atau lebih kreditur (pemberi utang) tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (penyebab pailit).

Status pailit berlaku ketika sudah ada putusan Pengadilan Niaga, baik berasal dari permohonan sendiri maupun satu atau lebih kreditor. Setelah dinyatakan pailit, pengadilan memutuskan untuk menjual seluruh aset perusahaan yang hasilnya digunakan untuk membayar kewajiban debitur yang sudah berstatus pailit ke kreditur.  Pengurusan aset selama pailit dilakukan oleh kurator yang ditunjuk pengadilan.

BACA JUGA  Kak Bimo Mendongeng, Ratusan Bocah Gembira

Hal itu yang dialami oleh PT Banjar Intan Mandiri (BIM). BIM resmi dipailitkan oleh putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 54/Pitt Sus PKPU/2020/PN Niaga Sby pada tanggal 17 Desember 2020 silam. Yang memohon adalah PT Prima Sumber Daya Investasi (PSDI). Namun, status pailit PT BIM sifatnya hanya sementara berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya.

Selanjutnya, operasi perusahaan dijalankan oleh Pesta Partogih sebagai Hakim Pengawas. Dibantu langsung tim kurator yaitu Horman Siregar, Hendra Harianto S. Siburian, Togar SM Sijabat, Munair Sitanggang, Sofia Bettrys Mandagi.

Mereka bertugas mengelola Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU) dengan kreditur. Total utang terverifikasi yang jadi kewajiban PT BIM berjumlah Rp34.421.571.875.

Rincian adalah, dengan KPP Banjarbaru sebesar Rp.1.303.907.070. Hutang pajak dengan KPP Pratama Banjarbaru ini sifatnya sebagai kreditor preferen. Artinya, Kantor pajak ini memiliki hak pertama dan istimewa untuk dibayar terlebih dulu.

Sedangkan utang dengan kreditur konkuren adalah PT Supply Indotama sebesar Rp1 miliar, kepada  Tji Hui  Njoman Jauw sebesar Rp14.618.280.923, CV Abadi Jaya Sempurna sebanyak Rp450.000.000, PT Singataka Banjar Sejahtera sekitar Rp 250.000.000, dan Syakhruji Rakhmadani sebanyak Rp121.000.000.

Kemudian PT Berkat Bara Persada Rp6.343.192.850, PT. Prima Sumber Daya Investasi Rp.10,335.191.032. Jadi, total tagihan ke PT BIM sebesar RP 34.421.571.875. Seluruh kewajiban BIM itu diurus oleh kurator.

Artikel ini telah dibaca 125 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pertama di Kalsel…! Bumdes Sejahtera Mandikapau Timur Produksi Air Dalam Kemasan 

29 November 2021 - 09:10

Mandikapau Timur, Tipologi Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

29 November 2021 - 08:56

Pesisir Tanah Bumbu Ketiban Bibit Kakap Putih dan Rumput Laut

28 November 2021 - 13:36

Kisruh Kadin Banjar, Edy Suryadi Digugat Rp12 Miliar

25 November 2021 - 17:25

Tim Renang Tanah Laut Latihan Bersama ke Kolam Antasari

25 November 2021 - 12:05

Kualitas Keluarga Warga Bawahan Seberang Membaik Sejak Dibina Dinas P2KBP3A Banjar

24 November 2021 - 20:25

Trending di Kesehatan