Merger SKPD ala Pansus DPRD Banjar Ditolak Provinsi

  • Bagikan

 

Banjarbaru, Lenterabanua.com – Hasil fasilitasi Gubernur Kalsel sudah terbit. Kali ini usulan Pansus DPRD Banjar tentang perangkat daerah untuk memangkas lebih banyak SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar mental.

Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar telah mengirim surat resmi kepada Bupati Banjar melalui Sekda Banjar HM Hilman pada 11 November 2021 silam. Surat bernomor 061/01610 /Org tentang Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten.

Sebanyak 3 substansi yang diminta oleh Pemprov Kalsel tentang Pembentukan SKPD yang bertolak belakang dengan kerja Pansus perangkat daerah. Yaitu, perizinan mau dilebur dengan tenaga kerja menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Oleh fasilitasi gubernur diminta tetap dipisah alias dipertahankan seperti semula menjadi 2 perangkat daerah. yaitu Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Substansi kedua adalah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Fasilitasi Gubernur Kalsel mengamanatkan juga dipisah menjadi 2 perangkat daerah. Adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tetap MENJADI 2 perangkat berbeda.

Sedangkan Substansi terakhir tentang urusan fungsi penunjang bidang Keuangan. Supaya dibentuk satu perangkat daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Menurut Roy Rizali Anwar, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dua kali dilaksanakan. Pertama oleh Komisi DPRD Kabupaten Banjar. Saat ini dilanjutkan oleh Panitia Khusus. Terdapat beberapa perbedaan pandangan antara pihak sehingga pihaknya memberikan pertimbangan dan persetujuan sesuai 3 substansi di atas.

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x