Merasa Pokir Dibajak, Rapat Banggar Hujan Interupsi

  • Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Akhmad Rozanie Himawan Nugraha sedang mengendarai speed boat menuju lokasi terpencil ketika sedang melakukan reses ke beberapa lokasi terpencil di Kabupaten Banjar. Warga sepanjang bantaran sungai dan pesisir sangat banyak menitipkan aspirasi kepada dirinya ketika berkunjung ke beberapa titik yang sudah ditentukan.

Banjarmasin, Lenterabanua.com – Sejumlah anggota Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan aksi protes keras kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Mereka kesal karena pokok pikiran atau pokir yang menjadi aspirasi konstituen tidak terakomodir dalam APBD 2022.

Pemandangan itu terlihat ketika Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Provinsi Kalsel, tadi. Sidang pun berlangsung panas dan hujan Interupsi. Protes keras disampaikan beberapa politisi yang terkenal vocal menyuarakan aspirasi dapilnya.

Bacaan Lainnya

“ Kenapa pokok pikiran kami tidak terakomodir di APBD 2022,tentu yang ingin kami tanyakan kepada TAPD,” tanya Anggota DPRD Provinsi Kalsel H Akhmad Rozanie Himawan Nugraha atau Haji Zanie.

Jangan sampai tim anggaran eksekutif seolah membajak aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. Kalau hal ini terjadi, kasian Gubernur Kalsel kena getahnya. Persepsi masyarakat, seolah-olah gubernur tidak lagi pro terhadap kepentingan masyarakat Kalsel.

“Padahal, Paman Birin sangat pro Rakyat bahkan rutin ke masyarakat. Jangan-jangan ini ulah kebijakan perencanaan di level bawah, bukan keputusan top leader,”ungkap Sekretaris DPW Partai NasDem Kalimantan Selatan ini kepada Lenterabanua.com.

Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Kalsel H Hormansyah juga mengaku bingung kenapa TAPD seperti mencuekin pokok pikiran (pokir) sehingga kurang diakomodir dengan berbagai alasan. Sehingga perjuangan dan upaya menindaklanjuti aspirasi masyarakat ketika reses jadi beban wakil rakyat. Dirinya bigung ketika menyambangi konstiuen jika diminta hasil perjuangan tersebut.

“Pokir ini aspirasi masyarakat. Kenapa tidak diakomodir oleh pihak eksekutif, padahal semua itu demi kepentingan rakyat,” ujar Hormansyah.

Sejurus dengan Hormansyah, Anggota Fraksi PAN DPRD Kalsel, Syahrudin menyesalkan kenapa hal paling krusial serta kebutuhan masyarakat tidak masuk dalam anggaran 2022. Hampir selruruh wakil rakyat mengaku kecewa.

“ Minimal beberapa pokir diakomodir oleh TAPD supaya lebih adil dan merata,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kalsel, Izhar Marzuki meminta Rapat Banggar ditunda karena belum ada hasil memuaskan demikian juga Ketua DPRD Kalsel H Supian HK meminta eksekutif selaku TAPD bisa mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan anggota dewan.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *