Menu

Mode Gelap

Wakil Rakyat · 15 Nov 2021

Merasa Pokir Dibajak, Rapat Banggar Hujan Interupsi


 Merasa Pokir Dibajak, Rapat Banggar Hujan Interupsi Perbesar

  • Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Akhmad Rozanie Himawan Nugraha sedang mengendarai speed boat menuju lokasi terpencil ketika sedang melakukan reses ke beberapa lokasi terpencil di Kabupaten Banjar. Warga sepanjang bantaran sungai dan pesisir sangat banyak menitipkan aspirasi kepada dirinya ketika berkunjung ke beberapa titik yang sudah ditentukan.

Banjarmasin, Lenterabanua.com – Sejumlah anggota Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan aksi protes keras kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Mereka kesal karena pokok pikiran atau pokir yang menjadi aspirasi konstituen tidak terakomodir dalam APBD 2022.

Pemandangan itu terlihat ketika Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Provinsi Kalsel, tadi. Sidang pun berlangsung panas dan hujan Interupsi. Protes keras disampaikan beberapa politisi yang terkenal vocal menyuarakan aspirasi dapilnya.

BACA JUGA  Pelatihan Meronce Bagi DWP se Kalsel, Kabupaten Tanah Bumbu Ambil Bagian

“ Kenapa pokok pikiran kami tidak terakomodir di APBD 2022,tentu yang ingin kami tanyakan kepada TAPD,” tanya Anggota DPRD Provinsi Kalsel H Akhmad Rozanie Himawan Nugraha atau Haji Zanie.

Jangan sampai tim anggaran eksekutif seolah membajak aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. Kalau hal ini terjadi, kasian Gubernur Kalsel kena getahnya. Persepsi masyarakat, seolah-olah gubernur tidak lagi pro terhadap kepentingan masyarakat Kalsel.

“Padahal, Paman Birin sangat pro Rakyat bahkan rutin ke masyarakat. Jangan-jangan ini ulah kebijakan perencanaan di level bawah, bukan keputusan top leader,”ungkap Sekretaris DPW Partai NasDem Kalimantan Selatan ini kepada Lenterabanua.com.

Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Kalsel H Hormansyah juga mengaku bingung kenapa TAPD seperti mencuekin pokok pikiran (pokir) sehingga kurang diakomodir dengan berbagai alasan. Sehingga perjuangan dan upaya menindaklanjuti aspirasi masyarakat ketika reses jadi beban wakil rakyat. Dirinya bigung ketika menyambangi konstiuen jika diminta hasil perjuangan tersebut.

BACA JUGA  Legislator Kalsel Ingatkan Desa Harus Berinovasi Gunakan Dades

“Pokir ini aspirasi masyarakat. Kenapa tidak diakomodir oleh pihak eksekutif, padahal semua itu demi kepentingan rakyat,” ujar Hormansyah.

Sejurus dengan Hormansyah, Anggota Fraksi PAN DPRD Kalsel, Syahrudin menyesalkan kenapa hal paling krusial serta kebutuhan masyarakat tidak masuk dalam anggaran 2022. Hampir selruruh wakil rakyat mengaku kecewa.

“ Minimal beberapa pokir diakomodir oleh TAPD supaya lebih adil dan merata,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kalsel, Izhar Marzuki meminta Rapat Banggar ditunda karena belum ada hasil memuaskan demikian juga Ketua DPRD Kalsel H Supian HK meminta eksekutif selaku TAPD bisa mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan anggota dewan.

 

Artikel ini telah dibaca 142 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

2022, DPRD Kalsel Ditetapkan 23 Raperda Masuk Propemperda

29 November 2021 - 16:47

DPRD Provinsi Minta Peranan DPR RI Dapil Kalsel Perjuangkan Kewenangan Daerah

29 November 2021 - 15:17

Pesisir Tanah Bumbu Ketiban Bibit Kakap Putih dan Rumput Laut

28 November 2021 - 13:36

Perkuat Ideologi Pancasila, Suripno Sosialisasikan Wawasan Kebangsaan

23 November 2021 - 16:53

Sosper 13/2018, Yani Helmi Sasar Desa Pesisir Selatan Kotabaru

23 November 2021 - 16:37

13 Anggota Banmus Mangkir Rapat

17 November 2021 - 17:36

Trending di Berita