Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel gelar Workshop dan Sosialisasi Literasi Implementasi Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi). Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN-RB ini diikuti oleh instansi terkait di lingkup Pemprov Kalsel serta Diskominfo dari 13 kabupaten/kota.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi, mengatakan bahwa workshop tersebut bertujuan menyamakan persepsi terkait aspek dan indikator baru dalam Indeks Pemdi.
“Pertemuan hari ini memiliki urgensi tinggi dalam peta jalan transformasi digital daerah. Seperti kita ketahui, lanskap penilaian kinerja digital pemerintahan akan mengalami perubahan signifikan. Mulai tahun 2026, mekanisme penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang selama ini kita jalankan akan digantikan oleh Indeks Pemerintahan Digital,” ujar Mashudi di Banjarbaru, Selasa (2/12/2025).
Ia menjelaskan, penyelenggaraan pemerintahan digital membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah.
Karena itu, diperlukan penyelarasan strategi pengumpulan data, pelaporan, serta pemahaman peran masing-masing SKPD dalam pemenuhan indeks tersebut.
“Melalui sosialisasi ini, kita berharap dapat mewujudkan transformasi digital pemerintahan yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga adaptif, inklusif, dan berkelanjutan bagi pelayanan publik di Banua,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi Telematika (Aptika) Diskominfo Kalsel, Hasnan Ash Shiddieqy, menambahkan bahwa terdapat sejumlah perbedaan antara pemenuhan indeks SPBE dan Pemdi.
“Jika pada SPBE sebelumnya indeks lebih banyak menilai administrasi, tata kelola, dan prosedur, maka pada Pemdi terdapat 20 indikator tambahan yang menitikberatkan pada kelengkapan infrastruktur, integrasi aplikasi, dan aspek teknis lainnya,” jelas Hasnan.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya kesepahaman antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pemenuhan indikator Pemdi.
“Dengan adanya keselarasan ini, kita dapat lebih mudah menentukan, menyusun, dan mengevaluasi kegiatan yang akan dilaksanakan. Harapannya, peningkatan pelayanan publik berbasis digital dapat lebih nyata dirasakan masyarakat,” pungkasnya. [mc|jml]
