KONI Banjar Buka Penjaringan Ketua, Berikut Syarat dan Jadwalnya

Ketua Tim Penjaringan Ketum KONI Banjar 2021 – 2025, Raden Suyatman menerangkan seputar penjaringan dan penyaringan.

 

Bacaan Lainnya

 

 

 

Martapura, Lenterabanua.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banjar membuka penjaringan bakal calon Ketua KONI masa bakti 2021-2025. Selama 16 hari,  tanggal 18 November – 3 Desember 2021. Tiap bakal calon diminta mengambil formulir pada pukul 09.00 – 14.00 WITA ke Sekretariat KONI Banjar, Gedung Juang, Jalan A Yani Martapura.

Hal itu diungkap oleh Ketua Tim Penjaringan dan Tim Penyaringan Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Banjar 2021-2025 Raden Suyatman, Rabu (17/11/2021) siang. KONI Banjar menunjuk 9 orang yang bertugas sebagai tim penjaringan yaitu Wakil Ketua I H Sofian AH (Cabor Golf), Wakil Ketua II, H Hasbi Salim (Cabor Muang Thai), Sekretaris Kun Nasrullah (KONI Banjar). Para anggota tim adalah Gusti Hazairin Noor (KONI Banjar), M Hasmi Wahyudi (Cabor Biliar), Nur Saadi (Cabor Anggar), Adi Muliadi (Cabor Senam), dan Sutarno (Cabor Sepak Takraw).

Menurut Raden Suyatman, seluruh calon wajib mengikuti ketentuan syarat seperti pernah menjadi Pengurus Cabang Olahraga Anggota KONI. Atau pernah menjadi Pengurus KONI Kabupaten. Yang dibuktikan dengan SK kepengurusan.

“Tidak sedang atau dipastikan dalam waktu dekat memegang jabatan struktural yaitu jabatan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dan Militer dalam rangka memimpin satuan organisasi Negara atau Pemerintahan antara lain jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan non departemen,” ujar Raden Suyatman.

Syarat itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 pasal 40 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 pasal 56 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Semua calon juga tidak sedang atau dipastikan dalam waktu dekat memegang jabatan publik seperti jabatan yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat. Jabatan itu adalah Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD. Lagi-lagi, syarat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 pasal 40 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan PP Nomor 16 Tahun 2007 pasal 55 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

“Syarat terakhir, mengantongi dukungan minimal 25 persen atau 9 Cabang olahraga,” kata Raden Suyatman lagi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *