Komisi II Segera ke Lokasi Tambang PT BIM

 

  • Bukan Perusahaan Bangkrut, PT BIM Hanya Pailit

Martapura, Lenterabanua.com – Komisi II DPRD Banjar berharap kurator mempercepat pemulihan kewajiban PT BIM. Status pailit PT BIM ini going concern akibat putusan PKPU. Komisi juga bakal bertanya langsung kepada kurator.

Bacaan Lainnya

Bahkan, Komisi II berencana mendatangi lokasi tambang PT BIM untuk mengetahui aktivitas perusahaan tersebut semenjak dipegang oleh para kurator. Pasalnya, kontraktor BIM tetap beroperasi sampai hari ini. Lalu, kemana batubara di lahan konsesi BIM itu dijual, sudah berapa banyak jumlah penjualannya.

“Saat ini harga batu sangat baik. Tertinggi dalam sejarah. Jadi, kita ingin tahu juga karena BIM itu milik pemerintah daerah kendati atas putusan pengadilan dikelola oleh kurator sebagai wakil negara,” kata Ketua Komisi II DPRD Banjar, Pribadi Heru Jaya.

Selain turun ke lapangan, Pribadi Heru Jaya juga sangat mengharapkan direksi PT BIM segera terisi. Direktur PT BIM bertugas sebagai wakil pemerintah dan tidak melebihi kewenangannya selama perusahaan itu dikelola oleh kurator.

”Tugas direksi BIM sebagai jembatan antara pemerintah dan kurator sekaligus menjalankan operasional internal sesuai aturan,” ungkapnya.

Berdasarkan penelusuran Lenterabanua.com, pailit tidak bisa disamakan dengan istilah bangkrut. Itu dua perkara berbeda. Perusahaan bangkrut biasanya dialami badan usaha yang mengalami kerugian besar. Kondisi keuangan tidak sehat dan memaksa perusahaan berhenti beroperasi. Akibatnya, perusahaan gulung tikar.

Beda dengan status pailit, kadang perusahaan tetap beroperasi normal, arus kas juga ada. Pailit diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU). Dalam aturan tersebut, perusahaan dinyatakan pailit bila debitur (pemilik utang) mempunyai dua atau lebih kreditur (pemberi utang) tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (penyebab pailit).

Status pailit berlaku ketika sudah ada putusan Pengadilan Niaga, baik berasal dari permohonan sendiri maupun satu atau lebih kreditor. Setelah dinyatakan pailit, pengadilan memutuskan untuk menjual seluruh aset perusahaan yang hasilnya digunakan untuk membayar kewajiban debitur yang sudah berstatus pailit ke kreditur.  Pengurusan aset selama pailit dilakukan oleh kurator yang ditunjuk pengadilan.

Hal itu yang dialami oleh PT Banjar Intan Mandiri (BIM). BIM resmi dipailitkan oleh putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 54/Pitt Sus PKPU/2020/PN Niaga Sby pada tanggal 17 Desember 2020 silam. Yang memohon adalah PT Prima Sumber Daya Investasi (PSDI). Namun, status pailit PT BIM sifatnya hanya sementara berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya.

Selanjutnya, operasi perusahaan dijalankan oleh Pesta Partogih sebagai Hakim Pengawas. Dibantu langsung tim kurator yaitu Horman Siregar, Hendra Harianto S. Siburian, Togar SM Sijabat, Munair Sitanggang, Sofia Bettrys Mandagi.

Mereka bertugas mengelola Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU) dengan kreditur. Total utang terverifikasi yang jadi kewajiban PT BIM berjumlah Rp34.421.571.875.

Rincian adalah, dengan KPP Banjarbaru sebesar Rp.1.303.907.070. Hutang pajak dengan KPP Pratama Banjarbaru ini sifatnya sebagai kreditor preferen. Artinya, Kantor pajak ini memiliki hak pertama dan istimewa untuk dibayar terlebih dulu.

Sedangkan utang dengan kreditur konkuren adalah PT Supply Indotama sebesar Rp1 miliar, kepada  Tji Hui  Njoman Jauw sebesar Rp14.618.280.923, CV Abadi Jaya Sempurna sebanyak Rp450.000.000, PT Singataka Banjar Sejahtera sekitar Rp 250.000.000, dan Syakhruji Rakhmadani sebanyak Rp121.000.000.

KemudianPT.dengan PT Berkat Bara Persada Rp6.343.192.850, PT. Prima Sumber Daya Investasi Rp.10,335.191.032. Jadi, total tagihan ke PT BIM sebesar RP 34.421.571.875. Seluruh kewajiban BIM itu diurus oleh kurator.

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *