Kenapa KONI Banjar Digugat Rp10,8 Miliar, Berikut Fakta Lengkapnya

 

 

Bacaan Lainnya

 

 

 

Martapura, Lenterabanua.com – Sedikitnya, 10 cabang olahraga menggugat induk organisasi sendiri yakni Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banjar. Perkara ini sudah bisa diprediksi sejak awal. Pasalnya,  para pengurus cabor menganggap, Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Kabupaten Banjar pada 8 Desember 2021 yang diselenggarakan di Aston Hotel Kertak Hanyar dinilai cacat hukum. Juga diduga melanggar AD/ART yang sejatinya sebagai rujukan utama Musorkab.

Para pengurus cabang olahraga yang menggugat KONI Banjar ke Pengadilan Negeri Martapura adalah Asosiasi Kabupaten PSSI Banjar. Pengurus Kabupaten Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kabupaten Banjar. Pengurus Federasi Olahraga Karate Indonesia Kabupaten Banjar. Pengurus Cabang Ikatan Pencak Silat Indonesia Banjar. Pengurus Kabupaten (Pengkab) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Banjar.

Kemudian, Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia  Kabupaten Banjar. Pengurus Kabupaten Persatuan Gulat Seluruh Indonesia Kabupaten Banjar. Pengurus Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)  Banjar. Pengurus Cabang Persatuan Tenis Meja Seluruh   Indonesia Kabupaten Banjar. Sekretariat Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kabupaten Banjar.

Para tergugat adalah Victor Nusan Siregar (Ketua Umum KONI Kabupaten Banjar 2017-2021). Sofyan AH (Steering Comittee Musorkab). Kun Nasrullah (Organizing Committee). Raden Suyatman (Ketua Tim Penjaringan dan penyaringan Ketum KONI). H Usman Effendi (Ketua KONI terpilih Periode 2021-2025) dan KONI Provinsi Kalimantan Selatan.

Gugatan kepada KONI Banjar yang dilayangkan oleh Penasihat Hukum Supiansyah Darham tersebut akibat KONI Banjar tidak pernah melaksanakan Rakerkab yang hukumnya wajib sebelum pembentukan Tim Penjaringan Calon Ketua Umum KONI. Ketentuan itu ada dalam Anggaran Dasar KONI Bagian Kesebelas Pasal 34.

Sebelum Musorkab, harus ada terlebih dahulu pengurus KONI membuat agenda Rakerkab yang digelar sekali setahun. Pesertanya adalah pemilik suara dari cabor. Agenda utama Rakerkab biasanya meminta dan memutuskan laporan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan untuk tahun berjalan pengurus Koni.

Juga membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan. Membahas dan memutuskan segala permasalahan yang menyangkut status keanggotaan. Menetapkan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan untuk diterima sebagai anggota. Membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan Pekan Olahraga Kabupaten.

Secara spesifik juga membahas dan menetapkan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon Ketua Umum KONI Kabupaten. Dari Rakerkab itu muncul  pedoman Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum KONI Kabupaten.

“Kami Gugat mereka sebesar Rp10, 8 miliar  untuk membayar kerugian baik materil maupun immateril yang diderita oleh para penggugat,” tukas Supiansyah Darham.

Sedangkan Irwan Bora dari perwakilan cabang olahraga karate menjelaskan, pihaknya hanya mencari keadilan. Pasalnya, Pelaksanaan Musorkab KONI melanggar AD/ART. Pihaknya juga akan mengkritisi program kerja KONI Banjar yang lebih menonjolkan cabor tertentu namun minim prestasi sedangkan anggarannya besar.

“Pelaksanaan Musorkab terindikasi melanggar  AD/ART KONI. Sangat jauh dari kesan jujur, netral, independen, profesional. Musorkab Juga dipaksa aklamasi yang hanya didukung oleh 18 Cabor dari 32 Cabor yang bernaung di KONI Banjar,” pungkasnya.

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *