Banjarmasin – Pemprov Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas terbentuknya Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) Kalimantan Selatan yang resmi dibentuk pada 30 Oktober 2025 yang lalu.
Kehadiran organisasi ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola, kualitas, dan jejaring pendidikan Kristen di Banua.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair sambutannya menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meyakini seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, maupun organisasi keagamaan, memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas generasi penerus,” kata Chair, Banjarmasin, Sabtu (6/12/2025).
Menurutnya, kehadiran MPKW Kalsel tidak hanya menjadi wadah koordinasi lembaga pendidikan Kristen, tetapi juga diharapkan mampu berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkarakter.
“Rakerwil ini menjadi momentum penting untuk menyusun arah gerak organisasi, menyelaraskan program dengan kebutuhan zaman, serta memperkuat peran MPKW dalam membantu percepatan peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Pemprov Kalsel, lanjut Chair, membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dan berharap MPKW dapat menghadirkan kontribusi nyata.
Antara lain melalui peningkatan kompetensi pendidik, penguatan kurikulum berbasis nilai-nilai karakter, inovasi pembelajaran, serta perluasan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang.
Ia pun mengajak seluruh peserta menjadikan Rakerwil MPKW Kalsel sebagai forum yang produktif dan penuh semangat, serta mampu menghasilkan rekomendasi yang berdampak besar bagi kemajuan pendidikan Kristen dan pembangunan sumber daya manusia di Banua.
Sementara itu, Ketua Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) Kalimantan Selatan, Robby Mahajaya, menyampaikan pihaknya mengucapkan terima kasih atas arahan yang diberikan oleh Gubernur Kalsel, Dinas Pendidikan, serta Kementerian Agama.
“Arahan-arahan tersebut akan kami masukkan dalam penyusunan dan perumusan program ke depan. Selain itu, arahan dari pusat juga akan kami bahas lebih lanjut melalui pembahasan di masing-masing komisi,” ujar Robby.
Robby menjelaskan, dalam struktur MPKW terdapat beberapa komisi, di antaranya Komisi Program Nasional, Komisi Program Pilihan, dan Komisi Program Lokal, yang akan menjadi wadah pembahasan dan tindak lanjut dari seluruh masukan yang ada. [mc|rns]