Mentok di Polda Kalsel, Massa Berniat Demo ke Mabes Polri

Banjarmasin, Lenterabanua.com – Perjuangan ribuan sopir angkutan batubara dan tenaga kerja tongkang dan pelabuhan masih membutuhkan waktu. Sampai saat ini, police line jalan hauling 101, Tapin belum dibuka. Sehingga, ribuan pekerja mengaku sangat kecewa.

Ribuan pekerja yang kecewa tersebut bakal mendatangi Polda Kalsel untuk mengeluarkan aspirasi terbaru. Sekaligus menuntut supaya police line secepatnya dicabut sesuai perintah Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto. Padahal, menurut info beredar sudah ada disposisi pembukaan garis polisi Itu. Faktanya, tidak terjadi di Lapangan.

Bacaan Lainnya

“Kami akan melanjutkan aksi susulan ke Jalan. Kami kembali desak supaya petugas membuka garis polisi jalan hauling 101 Tapin,” kata Aliansyah, koordinator Kelompok Pemerhati Kinerja Pemerintah dan Parlemen Kalimantan Selatan.

Demo mendampingi para pekerja tambang itu akan melibatkan seribu peserta dan bakal digelar pada 22 Desember 2021. Massa yang dibawa akan lebih banyak. Pasalnya, pekerja sudah sangat kecewa.

Aliansyah mempertanyakan, sampai kapan polisi bisa bertahan dengan Police Line tersebut. Seakan-akan, menunggu kesabaran para pekerja yang kelaparan dan mulai ngutang sana sini. Orang lapar, ujar Aliansyah sanggup berbuat apa saja.

“Tapi, kami ingin berjuang di jalur demokrasi yang di lindungi oleh undang-undang. Kalau misalnya ribuan massa di PHP oleh Polda Kalsel. Kami akan berjuang sampai ke Mabes Polri Jakarta,” ungkap Aliansyah.

Lagian, kasus jalan hauling itu hanya perdata. Subjek hukumnya hanya sebuah perjanjian antar dua perusahaan. Bila sudah berperkara perdata seharusnya tidak bisa lagi dijerat dengan ranah pidana

. Selama subjek hukum bertentangan dengan hal-hal yang merupakan objek hukum (sesuai hukum perdata materiil), maka perkara tersebut dapat dipidanakan. Sementara itu, setiap perbuatan subjek hukum yang bertentangan dengan subjek hukum lainnya akan menjadi ranah perkara perdata.

“Karena kasus perdata saat ini semakin bias, kami akan lapor ke Mabes Polri setekah demo susulan. Kami juga akan menyurati Menko dan Presiden Jokowi. Presiden pasti marah karena perintahnya kepada Polri untuk mengawal segala investasi serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tidak berjalan lancar di Kalsel,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *