Penulis : Redaksi

Kabupaten Tanah Bumbu, LENTERABANUA.COM-Merasa keadilan tidak berpihak kepada mereka, puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat dan milenial beraksi (Asimilasi) beraksi dengan berunjukrasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Senin (21/12) kemarin.

Dalam aksinya, massa mengusung isu sejumlah kasus yang sedang bergulir, di instansi penegak hukum, baik kejaksaan maupun di kepolisian. Dengan membawa berbagai spanduk dan poster berisi kalimat kekecewaan, massa merasa layak menggugat karena keadilan tak berpihak ke mereka.

Diantaranya terkait kasus pencemaran nama baik yang melibatkan oknum pejabat pemkab Tanah Bumbu, dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh mantan oknum pejabat tinggi di kabupaten ini, dan persoalan hibah aset daerah yang diduga merugikan masyarakat. Massa mendesak aparat hukum yang menangani kasus-kasus dimaksud untuk transparan dan cepat dalam penanganannya.

“Ketidakadilan telah terjadi di bumi Bersujud ini kawan-kawan,” teriak orator demo, Dedi Rahman didepan perwakilan Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu.

Dalam aksinya, perwakilan pendemo diberikan kesempatan berdialog dengan Kepala Kejaksaan, Muhammad Hamdan. Mereka pun menyampaikan pernyataan sikap, yang intinya agar kasus yang sedang ditangani Kejari dipercepat penyelesaiannya.

“Seperti mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang oknum pejabat kasus pengadaan mebel meja kursi sekolah, penggunaan aset daerah, baik pemkab Tanah Bumbu maupun pemprop Kalsel tanpa izin. Serta lahan masyarakat yang berubah menjadi aset daerah,” ungkap Dedi didepan Kajari.

Desakan ini langsung ditanggapi Muhammad Hamdan. Kajari mengatakan akan menindaklanjuti kasus-kasus yang dilaporkan, sesuai dengan ranah kejaksaan.

“Yang pasti ini saya terima, ada beberapa poin yang masuk penyidikan pidana umum, kami tidak masuk ke ranah itu. Kami akan masuk di wilayah kami saja, sesuai janji saya, Inshaa Allah Januari kita jalan,” ucap Kajari, seraya meminta kepada pendemo untuk terus mengontrol pihaknya dalam bekerja.

Hamdan mengaku, aksi pengunjukrasa ini bagian dari kontrol dan pengawasan masyarakat dalam mengawal perkembangan penanganan perkara yang ditangani kejaksaan.

“Disitu kehati-hatian saya akan bertambah. Terimakasih kepada teman-teman, senang banget kontrol buat saya. Dan saya akan tingkatkan kinerja saya,” pungkas Hamdan.

Sementara terkait desakan pengusutan kasus yang viral belakangan ini dan menjadi sorotan publik, yakni dana bantuan sosial dari Menteri Sosial, Juliari Pieter Batubara yang ditangkap KPK, yang sebelumnya sempat menyalurkan bantuan kepada 28 yayasan di Tanah Bumbu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Kajari tak mau gegabah mengambil sikap.

“Kita belum tahu sampai dimana wilayah penyidikan KPK apakah masuk kategori ini. Nanti kalau kita masuk tumpang tindih, sehingga nanti kami koordinasikan dulu ke kawan-kawan KPK,” tegasnya.

Usai beraksi di kejaksaan, pengunjukrasa lanjut menyampaikan aspirasi ke gedung DPRD Tanah Bumbu. Sayangnya, tak satu pun wakil rakyat yang menyambut masyarakat yang berdemo, karena sedang tidak berada ditempat. Mereka hanya diterima Kabag Persidangan Setwan Tanah Bumbu, Muhammad Rus’an.

Menurutnya, pimpinan tidak berada di Tanah Bumbu, karena ada kegiatan diluar daerah.

“Ketua sedang menghadiri undangan penyerahan LHP 2020 di BPR RI propinsi. Sedangkan wakil sedang menghadiri undangan di Bandung,” terangnya kepada para pendemo dengan pengeras suara.

Ketidakhadiran para wakil rakyat ini, membuat massa kecewa. Disaat mereka butuh kehadiran wakil rakyat untuk mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, tak satupun menyambutnya.

“Kami kecewa,” teriak pendemo.

Aksi demo ini mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Tanah Bumbu.

Selain di kejaksaan dan DPRD, dihari yang sama pendemo juga melakukan audiensi ke polres untuk menanyakan hal serupa. Pendemo mengancam akan melakukan aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar jika desakan mereka tidak direspon.

Advertisements